Jakarta (MI) - Masyarakat Perikanan Nusantara mengundang Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjelaskan maksud pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan.
Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya, hadir dalam pertemuan tersebut mewakili BIN.
Dalam penjelasannya, dia mengungkapkan, bahwa maksud dari pernyataan Kepala BIN, yang dimaksud kartel bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan. Selain itu, dia mengatakan pernyataan Kepala BIN merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan.
"Statement beliau, hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, yuk mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah," ujar Sundawan seusai pertemuan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2017)."Bahwa ini kita harus jadi satu. Menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," lanjutnya.
Menurutnya, Susi yang merupakan bagian dari pemerintah, sehingga ia menilai wajar pernyataan Budi Gunawan.
Terlebih lagi jelasnya, BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.
"Oleh karena itu, kami mencoba berbincang dengan Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan pool dari beberapa organisasi. Mari kita cari solusinya, tanpa kita harus menyentuh kebijakan Ibu Susi (Pudjiastuti). Itu bukan domain kami. Bukan kewenangan kami," kata Sundawan."Kewenangan kami adalah menjaga keamanan. Kami pilar utama dalam menjaga kemanan. Kita akan menjaga bersama. Insya Allah ke depan kondusif," lanjut dia.
Saat ditanya mengapa baru sekarang disuarakan keberadaan kartel tersebut, dia menjelaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari trigger mechanism.
"Gini, kan ada sebuah proses ya. Proses itu kan by trigger. Mungkin trigger-nya kemarin. Oleh karena itu Bapak Kepala sampaikan. Hati-hati, gitu lho. Jangan sampai menjadi korban semua," papar Sundawan.
Menurutnya beberapa demonstrasi yang belakangan muncul menggugat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jangan sampai mengadu domba pemerintah dan nelayan.
"Demonstrasi saya kira suatu hal yang normatif. Tapi kalau demonstrasi ini ditunggangi dalam tanda kutip, kan sayang Beliau-beliau (nelayan dan pengusaha) ini. Kasihan," kata Sundawan. "Kami konsisten, commit terhadap nelayan yang merupakan bagian dari kita juga. Tidak boleh tidak. Kami harus commit di situ," lanjut dia.
Sementara itu, perwakilan asosiasi nelayan dan masyarakat perikanan mengaku lega terhadap penjelasan tersebut.
Karena, mereka bulanlah bagian dari kartel yang dimaksud oleh BG.
"Nah tentunya kita juga ingin mengetahui siapa kartel itu dan perannya. Karena memang isu-isu terkait dengan kelautan dan perikanan ini bukan hanya kemarin, tapi sudah hampir 3 tahun semenjak Ibu Susi menjabat," kata dia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Komisi IV DPR Daniel Johan, yang ikut dalam pertemuan, mengaku bersyukur kesalahpahaman dari statement BG sudah diselesaikan. Dia menyatakan hanya menjadi perantara soal permasalahan ini.
"Kita sudah menjembatani nelayan-nelayan, seluruh stakeholder yang sempat berpikir apa maksud dari pernyataan Pak Kepala BIN dan sudah saling mengklarifikasi masing-masing," tutur Daniel.
Sebelumnya dalam sambutannya di Halaqah Nasional Alim Ulama, Budi Gunawan menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menggeser Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. (FC)
