Mendagri Minta Kepala Daerah Jaga Komitmen Antikorupsi

Jakarta (MI) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah senantiasa menjaga integritas dan komitmennya terhadap gerakan antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui implementasi e-government.

Hal tersebut ditegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara Hari Anri-Korupsi Sedunia. Menurut Tjahyo implementasi e-government dapat dilakukan dengan cara penerapan e-planning dan e-budgeting.

“Atensi Mendagri adalah jaga integritas dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui implementasi e-Planning dan e-Budgeting,” kata Tjahjo,  Dalam Hari Anti Korupsi Sedunia, di Jakarta, Senin (11/12)

Tjahyo juga menekankan, tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut masalah hukum, dan jumlah terbesar adalah korupsi sebanyak 313 kasus.

Tjahjo juga menjelaskan , sejak 2004, 78 kepala daerah tersangkut korupsi dengan modus terbanyak yakni penyuapan. Akibatnya pelaku usaha gagal memperoleh keuntungan karena pesaing memberikan suap dan pembangunan daerah turut melambat.   Adapun sektor rawan korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, perjalanan dinas serta sektor perizinan, ujarnya.

Tjahjo meminta kepala daerah melakukan penguatan dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan perizinan elektronik di daerah.  Selain itu, pemda juga diminta selalu mengoptimalisasi dan menerapkan transparansi unit layanan pengadaan barang dan jasa di daerah, tingkatkan kualitas APBD dan perkuat fungsi Inspektorat. (TGM)