Jakarta (MI) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) beberapa kali meminta Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengakui Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, namun HTI selalu menolak mengakui hal tersebut.
"Sempat beberapa kali, kami meminta klarifikasi dari HTI. Mereka diminta declare akui Pancasila dan UUD, tapi mereka tidak mau," kata Wakil Sekretaris Umum MUI, Misbahul Ulum di Jakarta, Selasa (18/7).
Misbahul mengatakan, sikap HTI itu berbeda dengan sikap ormas-ormas Islam lain yang dinaungi atau diwadahi MUI. Atas perbedaan sikap tersebut, HTI tidak termasuk ormas yang diakui oleh MUI.
"Karena posisi MUI pada dasarnya sebagai asosiasi ormas-ormas Islam. Sebagai wadah. Jadi yang di bawah itu harus ikut tatanan NKRI," ujar Misbahul.
Di sisi lain, Misbahul mengakui MUI tidak keberatan dengan konsep khilafah yang ditawarkan oleh HTI. MUI berpendapat khilafah merupakan salah satu sistem politik yang memang lahir dari pemikiran Islam. Namun demikian, khilafah bukan satu-satunya sistem yang diterima dalam Islam.
Misbahul mencontohkan, selain menerima ide khilafah, Islam sejatinya juga tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan lain seperti demokrasi dan monarki (kerajaan). "Persoalan terjadi ketika ada satu pihak yang mewajibkan sebuah sistem (khilafah) sambil mengharamkan sistem lain," tutur Misbahul. (WR/AVR)
