Sudah Tepat Sasaran, Tahun Depan Pemerintah Tambah Penerima Program Rastra

Bogor (MI) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, jumlah penerima manfaat program penyaluran beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) akan bertambah menjadi 3,9 juta pada 2018. Penambahan jumlah penerima manfaat, kata Darmin, merupakan menjadi hasil evaluasi saat rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini, penyaluran rastra tersebut telah dilakukan di 44 kota dan melibatkan 1,2 juta keluarga penerima manfaat.

“Sebenarnya evaluasinya tadi sudah, yang 1,2 juta itu walaupun masih ada yang perlu lebih di-clear-kan, kan ada yang meninggal ada yang apa, enggak banyak lagi, akhir tahun selesai, sehingga 2018 itu akan diperluas dari 1,2 menjadi 3,9 juta,” kata Darmin di Istana Bogor, Selasa (5/12/2017).

Target pemerintah dalam program bantuan rastra sebesar 15 juta rumah tangga, di mana 1,2 juta keluarga merupakan uji coba penyaluran rastra secara non tunai di 44 kota.

Menurut Darmin, penambahan jumlah keluarga penerima manfaat menjadi tanda bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini semakin tepat sasaran.

“Artinya begitu dibuat non tunai, dia menjadi lebih tepat sasaran, tepat waktu mestinya. Kenapa tepat sasaran karena ini dikirimnya by name by address, terperinci, sudah orang, bukan lagi dikasih ke kepala desa. Begitu diperluas jadi 3,9 berarti makin luas yang tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebutkan, penambahan jumlah penerima manfaat berbasis non tunai pada program penyaluran rastra harus sesuai dengan basis data yang terpadu.

“Presiden berkeinginan agar bansos atau rastra bisa diberikan secara tepat sasaran, kemudian by name dan by address-nya ini memang sesuai dengan basis data terpadu,” kata Puan.

Penambahan jumlah penerima manfaat, kata Puan, akan disiapkan kembali dalam rapat tingkat menteri di kantornya, rapat tersebut membahas mengenai pelaksanaannya hingga distribusinya secara teknis. Menurut dia, Presiden Jokowi berkeinginan bahwa masyarakat benar-benar menerima haknya. (AVR)