Sweeping di Pamekasan, Setara Institute: LPI-FPI Ormas Kekerasan Jalanan

Jakarta (MI) – Aksi sweeping oleh Laskar Pembela Islam (LPI) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendapat perlawanan warga. Akibat peristiwa itu, sejumlah warga luka-luka, termasuk ibu-ibu dan anak-anak.

LPI merupakan laskar sayap Front Pembela Islam (FPI). Mereka melakukan aksi sweeping dengan alasan salah satu rumah warga di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Pamekasan diduga menjadi sarang prostitusi.

Ketua Setara Institute Hendardi menganggap sweeping yang dilakukan di Pamekasan telah mempertegas watak kekerasan LPI dan FPI.

“Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh LPI-FPI semakin menegaskan watak kekerasan yang tidak beradab yang ditampilkan secara berpola dan konsisten oleh FPI,” ujar Hendardi, Selasa (23/1/2018).

Hendardi menilai, FPI sering kali menunjukkan eksistensi sebagai ormas yang melakukan kekerasan jalanan, dengan memanfaatkan masyarakat sebagai objeknya sehingga mereka punya daya tawar, terlebih Indonesia kini tengah memasuki tahun politik.

“FPI, sebagaimana kelompok-kelompok laskar vigilante lainnya selalu memanfaatkan masyarakat sebagai objek untuk menunjukkan eksistensi dan daya tawar diri mereka, terutama dalam perhelatan politik yang mulai menghangat di Jawa Timur,” ujar Hendardi.

Hendardi menilai, ketiadaan tindakan hukum yang tegas dan membuat efek jera juga turut menjadi alasan kenapa di banyak tempat terjadi pengulangan tindakan oleh FPI dan ormas-ormas keagaman lain.

“Ketiadaan hukuman itu selalu mengundang kejahatan yang lebih besar,” ujar Hendardi.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mendesak kepolisian segera mengambil tindakan hukum yang tegas dan menjerakan kepada siapapun pelaku sweeping brutal di Pamekasan.

“Pemerintah juga (perlu) untuk memberikan tindakan hukum secara organisasional kepada FPI dan ormas-ormas milisional lainnya yang secara berpola melakukan tindak kekerasan, tindakan melawan hukum, dan aksi main hakim sendiri,” kata Bonar.

Selain itu, Bonar juga mengingatkan, agar para politikus di mana pun yang berpartisipasi dalam pilkada tidak memanfaatkan kelompok-kelompok tersebut untuk bertindak sebagai ‘polisi moral’ demi kepentingan menghimpun suara. (AVR)