“Tuduhan BIN mengganggu HRS tidak benar. Apalagi menuduh bahwa anggota BIN mengontrak rumah di dekat kontrakan HRS, memasang bendera maupun mengambil CCTV. Semua hanya pandangan sepihak,” ujar Juru Bicara BIN, Wawan H Purwanto di Jakarta, Kamis 8 November 2018.

Ia menambahkan bahwa tuduhan pemasangan bendera Tauhid di tembok juga tidak ada bukti bahwa yang memasang adalah BIN, apalagi mengambil foto kemudian lapor ke Polisi Saudi.

Kata dia, BIN justru menghendaki agar masalah cepat selesai dan tuntas. “Sehingga tidak berkepanjangan dan berakibat pada berkembangnya masalah baru, apalagi di luar negeri, dimana sistem hukum dan pemerintahannya berbeda.”

BIN, lanjutnya, bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk HRS. Pihaknya pun membantah jika ada anggapan bahwa HRS adalah musuh. Sebab semua adalah anak bangsa yang masing-masing memiliki pemikiran yang demokratis yang wajib dilindungi.

Menurut dia, Saudi adalah negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Operasi intelijen di negara lain  adalah dilarang. “Mereka bisa dipersona non grata atau dideportasi, bahkan dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku di negeri itu,” kata dia.

“Tidak benar ada dendam politik. BIN adalah lembaga negara yang tetap ada meskipun silih berganti kepemimpinan nasionalnya, dan berkewajiban menjaga agar program pembangunan berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.”

Wawan menambahkan BIN tidak pernah mempermasalahkan aliansi politik HRS. Pihaknya juga ingin agar anak bangsa ini tidak terpecah karena beda pandangan.

Perbedaan adalah memperkaya khasanah kebangsaan dan bukan alasan untuk terpecah. Bagi BIN, kata dia, tidak mengenal istilah kriminalisasi, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum.

BIN diakuinya selalu siap membantu HRS, sebagaimana Kedubes RI juga siap membantu jika HRS dalam kesulitan,  termasuk  memberikan jaminan atas pelepasan HRS. “Jadi tuduhan bahwa BIN merekayasa penangkapan HRS oleh Polisi Saudi adalah hoax,” ujarnya.

Menurut Wawan, pemikiran untuk mendirikan negara berbasis pemerintahan negara Islam atau khilafah memang masih tetap ada di pemikiran sebagian orang.

“Sekarang kan pasti ada terus, apalagi ada ISIS, ada apa, itu tidak bisa dimungkiri,” kata Wawan saat ditemui di Sate Pancoran, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 27 Agustus 2018.

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) menilai, bakal ada potensi kericuhan bila deklarasi #2019GantiPresiden kembali diselenggarakan di sejumlah daerah. Lembaga yang dikomandoi oleh Budi Gunawan itu juga sudah memetakan dukungan berdasar wilayah.

“Potensi tentu ada karena ada kelompok yang geram, jengkel,” ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin malam (27/8).

Wawan menyatakan larangan terhadap Neno Warisman yang akan menghadiri tur musik deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, adalah untuk mencegah bentrok.

Wawan menampik alasan pelarangan ini karena BIN mendukung incumben dalam pilpres 2019. Namun, menurut dia, langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan masyarakat, jadi dilakukan pencegahan dini untuk hal yang tidak diinginkan.

“Upaya kami adalah menghindarkan benturan karena memang (acaranya) tidak berizin,” kata Wawan.

Mardani menuding BIN tidak memahami tugas dan fungsinya yang seharusnya. Ia mempertanyakan maksud BIN yang turun tangan dalam pemulangan Neno Warisman. Padahal tindakan tersebut untuk meredam situasi yang sudah mulai mencekam.

Tudingan Mardani tersebut merupakan provokasi dan pembiasan berita. Karena pada kenyataannya deklarasi tersebut telah mendapatkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, penyelenggaraannya tidak mendapatkan izin serta berpotensi menimbulkan kericuhan.

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apkam, dalam hal ini BIN terus melakukan pengamanan wilayah. Hal ini sama sekali tidak terkait dengan afiliasi kepartaian karena memang merupakan tugas dan fungsi untuk menjaga tidak terjadinya bentrokan antar kelompok masyarakat.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, rangkaian informasi yang mengemuka beberapa waktu belakangan jangan sampai diabaikan begitu saja. Informasi itu patut ditanggapi oleh Polri, TNI, dan BIN secara terukur.

“Sehingga tidak menimbulkan rasa cemas atau kegaduhan di ruang publik. Suasana kondusif di dalam negeri harus tetap terjaga, terutama karena Asian Games 2018 masih menyisakan banyak pertandingan pada berbagai cabang olahraga,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Agustus 2018.

Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Jabar, Aiptu Dodon Kusdianto dan Aiptu Widi Harjana ditembak oleh tiga orang tidak dikenal. Motif pelaku belum diketahui dan masih dalam penyelidikan.

Berselang beberapa hari kemudian, beredar video ancaman ISIS di jagat maya. Video tersebut menyoroti perlakuan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terhadap rekan-rekan mereka. “Mulai dari pemenjaraan hingga pemblokiran akun social media,” ucapnya.

Ancaman tersebut juga diikuti oleh kebijakan Kementerian Luar Negeri Australia yang mengeluarkan travel advice (imbauan perjalanan) ke Indonesia.

“Karena travel advice itu pula, staf konsulat jenderal Australia di Surabaya tidak menghadiri acaranya di Universitas Airlangga,” kata Bamsoet.

Setelah itu, Amerika Serikat (AS) menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris. Mereka diduga merekrut orang lain bergabung dengan ISIS.

“Satu dari tiga orang tersebut berkewarganegaraan Indonesia, berinisial MKYF. Profil tiga orang ini terlihat dalam video ISIS pada Juni 2016, saat algojo ISIS memenggal tiga sandera,” kata Bamsoet.

Meski belum memiliki bukti berkaitan, Bamsoet meminta agar fakta-fakta diatas direspons dengan cepat. Mengingat, faktor keamanan menjadi salah satu hal penting karena Indonesia menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional.

“Setelah Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018 di Bali. Forum ini akan dihadiri 18.000 anggota delegasi dari 189 negara, termasuk 10 pemimpin ASEAN,” ujar dia.

Namun demikian, penyampaian pendapat tersebut tidak serta merta dapat dilakukan melainkan harus memenuhi prosedur yang diatur dalam UU no. 9 Tahun 1998, PP No. 60 Tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian  umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik serta perkap No. 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, telah mengatur bentuk dan tata cara penyampaiannya. Selain itu pasal 5 PP no. 60 Tahun 2017 telah jelas dan tegas menyatakan setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki surat ijin.

Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau tidak memberikan ijin acara Tour Musik bertajuk “#2019GantiPresiden” termasuk tidak mengijinkan Neno Warisman yang akan orasi dalam acara tersebut. Oleh karenanya, BINDA dan aparat keamanan setempat wajib menegakkan aturan dan ketertiban di daerah tersebut.

“Acara tersebut telah menuai pro kontra, dan tatkala ada pengajuan ijin bahwa Neno Warisman mau berkunjung dan memberikan orasi dalam acara musik tersebut, dan ternyata tidak mendapatkan ijin, maka BINDA dan aparat keamanan setempat wajib menjaga tegaknya wibawa aturan tersebut, Neno Warisman tetap tidak diperkenankan untuk menghadiri acara tersebut. Hal ini adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno,” kata Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto dalam rilisnya, Minggu (26/8).

Tidak dikeluarkannya ijin oleh Polda Riau (Polresta Pekanbaru) sudah ssuai dengan ketentuan UU, Karena berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi  terkait, tokoh masyarakat dan mempertimbangkan dinamika di lapangan berupa adanya pro dan kontra serta telah ada pembatalan acara dari panitia penyelenggara lokal atas nama Sdr. Husni Thamrin dan dede Gunawan.

Menurut Wawan, KABINDA Riau selaku penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) menjadi pihak yang harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut,” ujar Wawan.

Terkait adanya tuduhan bahwa adanya keterlibatan BIN sebagai Timses salah satu pasangan Capres pada pemilu 2019, dalam keterangannya, Wawan juga menegaskan bahwa tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan.

“Hal ini bukan dimaksudkan untuk keberpihakan, tetapi untuk menjaga keselamatan dan tegaknya aturan setelah tidak ada ijin atas acara tersebut,” tandasnya.

Dari segi hukum UU pemilu berdasarkan Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye dilauar jadwa yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta.

Saat ini hanya ada dua Paslon Capres – Cawapres dan tentu saja gerakan #2019GantiPresiden ini meruakan bentuk pelanggaran pemilu dimana kampanye dlakukan di luar jadwal dan menyerang petahan dengan membagikan brosur untuk tidak memilih Jokowi, dan ini tentunya sama saja denga mengarahkan untuk memilih paslon lainnya.

Oleh karena nya, tindakan yang dilakukan Apkam terhadap Neno Warisman telah sesuai dengan prosedur yang ada dan terhadap deklarasi/gerakan  #2019gantiPresiden merupakan tindak pidana pemilu yang dapat di proses secara hukum.

“Secara umum penyelenggaraan Pilkada 27 Juni 2018 tetap aman memang merupakan keberhasilan intelijen negara dan keamanan kita. Ada 17 provinsi 39 kota 115 Pilkada kabupaten. Keberhasilan Pilkada 2018 ini memang merupakan andil beberapa kerja institusi kita yang cukup sukses dan baik,” kata Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Pengamat politik senior itu juga menyebutkan indikasi keberhasilannya dalam mengantisipasi kerawanan Pilkada Serentak 2018, yakni mematahkan serangan black campaign yang gencar di viralkan di media sosial. Tak hanya itu, penyelenggara pemilu yakni Bawaslu juga ikut mencegah dan melakukan deteksi dini soal pelanggaran Pilkada.

“Bersyukur, aparat keamanan berhasil melakukan pengaman Pilkada kali ini. Black campaign yang justru menjadi kerawanan sosial bisa ditangani dengan baik,” kata dia.

Karyono melanjutkan peristiwa paling ekstrem dari konflik Pilkada 2018 yang terjadi di masyarakat diklaim minim terjadi, seperti pembakaran kantor konstitusi negara, yaitu KPU, Bawaslu, dll.

“Konflik di masyarakat minim terjadi. KPU, Bawaslu, dll tidak dibakar. Hal itu secara langsung, aparat intelijen dan keamanan kita telah sukses menjalankan Pilkada dan proses demokrasi berjalan lancar,” tuturnya.

Hal senada juga dilontarkan Pengamat Sosial Nunung Anwar. Ia menyebut secara umum perhelatan pesta demokrasi 2018 berjalan sangat aman. Kata dia, ini adalah bagian terpenting dari kesuksesan intelijen dan aparat keamanan.

“Buktinya pada saat pilkada berlangsung aman-aman saja. Hal tersebut merupakan bagian terpenting dari kesuksesan Intelijen dan aparat keamanan kita,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Pengamat Intelijen Ngasiman Djoyonegoro juga mengacungi jempol aparat intelijen dan keamanan yang cepat merespons dan mengantisipasi kerawanan konflik di daerah yang memiliki kerawanan tinggi

“Intelijen dan keamanan kita cepat dapat mengantisipasi kerawanan tersebut,” paparnya.

Lebih jauh, Ngasiman berpesan agar isu-isu SARA yang berkembang dan menjadi momok sebagai serangan udara di Pilpres 2019 perlu diantisipasi. Karena, kata dia, isu tersebut sangat rentan mengganggu kamtibmas di tanah air.

“Isu SARA harus terus di antisipasi,” pungkasnya.

“Saya kira, kita sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas tapi kita perlu data,” kata Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhillah saat dihubungi, Sabtu (23/6/2018).

SBY juga mengatakan bahwa dugaan terkait ketidaktnetralan aparat itu bukan isapan jempol belaka. Menanggapi hal itu, Sabrar akan menunggu data soal oknum tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya.

“Kita tunggu, kita tunggu datanya kalau memang ada. Tentu akan ditindakalanjuti. Iya dong (bakal komunikasi untuk meminta data terkait oknum yang diduga tidak netral),” ujar Sabrar.

Pernyataan SBY itu disampaikan sesaat sebelum kampanye pasangan yang diusung PD di Pilgub Jabar, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.

“Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insyaallah kami tidak curang, tetapi kami waspada,” ujar SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6).

SBY mengaku menyampaikan hal ini karena tak ingin nama baik ketiga lembaga itu tercemar. Bahkan ia menyatakan siap ditangkap atas pernyataannya ini.

“Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” tuturnya.

“Saya mendorong komisi I menggerakkan BIN untuk menyebar ke kampus apakah informasi itu benar atau hanya isapan jempol,” ujar Bamsoet di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/6).

Bambang mengatakan pihaknya bakal mengkaji lagi data yang diberikan pemeritnah terkait mahasiswa yang terpapar radikalisme. DPR, kata Banbang, akan mendorong komisi III untuk melakukan pendalaman.

“Kami pasti mendoorng komisi III melakukan pendalaman dengan Kapolri untuk menggerakkan intelejennya ke kampus-kampus,” terangnya.

Dalam keterangannya, Bambang juga meminta kepada organisasi ekstra kampus agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Dia meminta semua pihak waspada atas paham radikal ini.

“Kita harus waspada banyak yang sudah percaya paham radikalisme ini. Kami juga berharap organ mahasiswa seperti HMI dan lain-lain segera mengamankan NKRI dari paham tersebut,” tuturnya.

Sementara itu Rektor Terpilih Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani lagsung mengonfirmasi mahasiswanya ketika mendengar kampus itu terpapar radikalisme. Nuhfil juga mengaku sudah menginterogasi organisasi ekstra yang bersinggungan dengan mahasiswa.

“Insya Allah tidak ada yang sifatnya radikal. Masjid-masjid Insya Allah tidak ada. Memang dulu ada HTI, tapi sekarang sementara minggir dulu,” jelas Nuhfil.

Nuhfil menyatakan bakal menyaring benar mahasiswa baru yang masuk ke kampus Unibraw. Buku-buku yang masuk dan menjadi pegangan mahasiswa pun akan benar-benar disaring.

“Itu mahasiswa baru yang dicegat, difasilitasi segala macamnya. Tapi ada juga organisasi halaqah yang bawa mahasiswa baru yang carikan kosan macam-macam. Itu buku jadi sangat penting disaring,” ungkapnya.

Ada juga Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria yangmeminta bantuan kepada organisasi masyarakat agar turut serta menekan angka kemungkinan radikalisme. Ia berharap penyebaran ajaran ini bisa ditekan sebelum memasuki ranah kampus.

“Saya berharap ormas NU Muhammadiyah turun gunung sejak SMP, SMA dan mahasiswa. Karena itu sudah mulai sejak SMA mulai digarap. Maka ini tidak bisa menyelesaikan kampus saja,” tutup dia.

BNPT membeberkan setidaknya ada tujuh kampus PTN yang terpapar radikalisme. Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) disebut BNPT sudah disusupi paham radikal.

Apabila jangkauan paham tersebut kian meluas di kampus-kampus, diyakini bakal menjadi lahan tumbuhnya bibit kelompok terorisme.

Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus bekerja lebih keras untuk memetakan kampus-kampus yang terpapar paham radikalisme dan terorisme.

“Seyogianya BNPT dan BIN melakukan pemetaan terhadap kampus-kampus, khususnya yang penyebaran paham radikalnya meluas,” ungkap Arsul saa dihubungi, Senin (4/6/2018).

Arsul menuturkan, BNPT dan BIN pun perlu menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kampus yang diduga terpapar juga mesti dilibatkan.

Ia memandang, perlu dikembangkan pendekatan lunak alias soft approach terkait penangkalan paham radikal di lingkungan kampus.
Sebab, mayoritas mahasiswa sebenarnya berasal dari lingkungan keluarga moderat.

Akan tetapi, imbuh Arsul, ketika mereka masuk kampus, lalu bertemu kelompok kerohanian tertentu yang mengusung paham keagamaan transnasional yang tidak menerima Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, mereka terpapar paham radikalisme.

“Dari sinilah sebenarnya bibit paham radikal berkembang dan pada akhirnya bertemu dengan kelompok teroris,” sebut Arsul.

Seperti diketahui, tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap tiga terduga teroris di kawasan kampus Universitas Riau di Jalan HR Soebrantas Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, Sabtu (2/6/2018).

“Jumlahnya 3 orang (terduga teroris). Mereka bukan mahasiswa, tetapi sudah alumni,” kata Kapolda Riau Irjen Pol Nandang dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Sabtu malam.

Dari penyelidikan sementara, baru MNZ yang ditetapkan sebagai tersangka dan status dua orang lainnya masih saksi.