Menurut Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kolonel Pnb M Dadan Gunawan pesawat itu seperti sedang menjalani uji terbang. “Mungkin pesawat itu baru selesai diperbaiki,” ujar Dadan.
Hingga kini pesawat Shukoi TNI AU tersebut masih diperintahkan untuk berjaga-jaga di kawasan Tanjungpinang. Pesawat asing itu tidak sempat didaratkan karena langsung meninggalkan wilayah udara NKRI begitu diingatkan.
Pesawat baru dipaksa mendarat jika tidak mau langsung keluar dari wilayah udara Indonesia setelah melakukan kontak visual. Jika terpaksa didaratkan akan diarahkan ke Bandara Hang Nadim Batam.
Pesawat yang diusir itu tampaknya keluaran pabrik Airbus. Diduga berasal dari Brunei Darussalam.(kris)
]]>
“Ini tahun politik. Waspada karena ekskalasi terhadap apa yang kita lakukan dan kita putuskan akan mudah terjadi,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat 21 September 2018 lalu, mengutip laman resmi Kementerian Keuangan.
Selain mengingatkan untuk tetap waspada, Menkeu juga menegaskan kepada semua jajarannya agar tetap fokus menjaga NKRI. Ia juga menyampaikan akan ada sanksi bagi siapapun dalam jajarannya yang menjalankan pekerjaan di luar agenda Kementerian Keuangan dalam menguatkan NKRI.
“Saya akan beri hukuman berat, tidak hanya material tapi secara moral dan etika. Saya tidak akan mentolerir siapapun yang memiliki agenda di luar dari menjaga dan memperkuat NKRI,” kata Menkeu Sri.
Menurut Sri Mulyani, ia tidak berlebihan jika menagih kesetiaan dan komitmen seluruh jajarannya untuk tetap menjaga NKRI. Alasannya karena semua pejabat dalam jajarannya diangkat atas nama NKRI, termasuk tanggungjawab di dalamnya. (Awan)
]]>“Saya tidak akan mentolerir siapapun yang memiliki agenda di luar menjaga dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Punishment-nya tidak hanya secara material tetapi secara moral dan etika,” ujar Ani panggilan akrab Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip laman kemenkeu Senin 24 September 2018.
Ani mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menjaga sikap, pikiran, tindakan dan ucapan pada tahun politik pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dia menganjurkan agar seluruh jajarannya mengedepankan sikap profesional dan kewaspadaan yang tinggi.
Menurut dia tahun ini semua yang dikerjakan dan diputuskan kementerian tersebut akan sangat mudah dijadikan konsumsi politik. Maka dia meminta seluruh jajarannya waspada. Sekali lagi dia mengingatkan seluruh jajarannya selalu bersikap dan bertindak profesional.
“Jaga sikap, jaga pikiran, jaga tindakan dan jaga ucapan Anda. Jangan pernah terlena. Selalu berpikir profesional dan bertindak profesional,” katanya.
]]>“Mari jaga terus silaturahmi ini, sehingga kita akan terus dipersatukan dengan kondisi-kondisi apapun,” tegasnya.
Salah satu contohnya adalah terselenggaranya Pilkada serentak 2018 dan Asian Games XVIII tahun 2018 dengan aman dan damai berkat sinergitas TNI-Polri. Hal ini perlu terus dipelihara agar Indonesia dapat tetap bersatu dan bertahan di dalam kondisi apapun.
Saat ini zaman sudah berubah dan transparansi terus dibuka lebar sehingga berbuat apapun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan dinilai oleh adik-adik kita dan bercak hitam itu tidak akan bisa dikikis dan akan terus melekat pada kita semua.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengharapkan Perwira TNI-Polri Angkatan 1986 memiliki suatu kegiatan yang baik yaitu Yayasan yang dapat dirasakan manfaatnya setelah pensiun nanti. Menurutnya, Yayasan tersebut juga dapat digunakan untuk membeli token, tongkat untuk dibagikan serta kegiatan sosial lainnya.
]]>Ma’ruf pun menambahkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab Pancasila adalah titik temu yang semula ada berbagai keingian yang masing-masing ingin landasan kebangsaan, sekuler, Islam sebagai agama dan berbagai pihak akhirnya ditemukan kesepakatan Pancasila.
“Yang oleh orang nasionalis kebangsaan disebut sebagai kebangsaan religius dan bagi orang Islam disebut sebagai kebangsaan yang bertauhid jadi persoalan kebangsaan itu sudah selesai sudah disepakati ini,” kata Ma’ruf di Pontianak, Sabtu 15 September 2018.
Menurut dia, tidak ada ideologi yang bisa menggantikan Pancasila di NKRI. Selain Pancasila, kata dia, sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak boleh diganti. Sebab sistem pemerintahan yang disepakati bersama di Indonesia adalah republik.
“Begitu juga sistem pemerintahannya sudah kita sepakati bahwa sistem pemerintahan kita yaitu bentuknya republik,” ujarnya. (Tian)
]]>Lima titik pemberangkatan kirab adalah Sabang, Nunukan, Pulau Miangas, Pulau Rote, dan Merauke.
Secara serentak, pada Minggu (16/9/2018) pagi, peserta kirab sebanyak 1.945 orang dilepas dari lima titik tersebut kemudian berjalan menuju seluruh provinsi di Indonesia.
Kegiatan bertajuk “Kirab Satu Negeri” ini direncanakan berakhir di Kota Yogyakarta pada 26 Oktober 2018 atau setelah menempuh waktu selama enam pekan.
Pada puncak perayaan “Kirab Satu Negeri” di Yogyakarta rencananya akan digelar Apel Kebangsaan yang melibatkan sekitar 100.000 anggota Banser dan dihadiri Presiden RI Joko Widodo.
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan, kirab bertema “Bela Agama Bangsa Negeri” ini digelar dengan tujuan memperkokoh konsensus kebangsaan di tengah berbagai kemelut dan ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Kirab ini tujuannya untuk mengokohkan konsensus nasional bangsa Indonesia (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945), menguatkan fungsi agama sebagai rahmah, compassion, dan sumber perdamaian, serta menjadikan Indonesia sebagai inspirasi bagi dunia dalam hal kehidupan yang majemuk dan damai,” tandas Gus Yaqut, sapaan akrabnya, Minggu (9/9/2018).
Melalui kirab ini, kata dia, GP Ansor mengajak masyarakat untuk semakin memahami dan menghargai kemajemukan dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berbagai keragaman seperti suku, adat, agama, dan bahasa adalah kekayaan yang sangat berharga nilainya.
Menurut Yaqut, sikap saling menghargai berbagai keragaman tersebut seharusnya menjadi modal dasar untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis para pendiri negeri.
Selain itu, lanjut Gus Yaqut, Kirab Satu Negeri ini juga bertujuan untuk mengajak mayoritas masyarakat (silent majority) yang cenderung diam agar berani bersuara menghadapi ancaman sekelompok pihak yang ingin mengubah konsensus kebangsaan, terutama mempolitisasi agama demi tujuan-tujuan politik.
“Saat ini kebhinekaan menghadapi ancaman dari kelompok yang memaksakan kepentingannya sendiri dan membahayakan keutuhan bangsa,” ungkap Gus Yaqut.
Kirab Satu Negeri, terang Gus Yaqut, juga diharapkan menjadi kampanye yang positif untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kerukunan di Indonesia bisa terwujud dengan baik karena kokohnya konsensus persatuan dan kebangsaan.
Kebhinekaan yang dimiliki Indonesia terbukti menguatkan tali kebangsaan sehingga bisa menginspirasi terwujudnya perdamaian global.
Sekretaris Jenderal GP Ansor Abdul Rochman menambahkan, selain diikuti 1 juta kader Ansor di seluruh Indonesia, Kirab Satu Negeri juga melibatkan masyarakat umum, sejumlah tokoh nasional, tokoh lokal, dan berbagai komunitas lintas agama maupun budaya.
Komunitas yang terlibat sejak pelepasan di lima titik terluar hingga penutupan mencapai 1.000, sedang ormas sekitar 100.
Selain kirab bendera, jelas pria yang biasa disapa Adung ini, selama perjalanan juga diisi sejumlah kegiatan seperti pengibaran bendera merah putih terpanjang di Papua, bersih-bersih pantai serentak di seluruh Indonesia, menjahit 1945 meter bendera Merah Putih di tanah kelahiran Ibu Fatmawati.
Kemudian ada deklarasi Guru Tua sebagai Pahlawan Nasional, napak tilas perjuangan para pahlawan dan ulama, berbagai kegiatan dialog kebangsaan, bakti sosial, perlombaan, pentas kesenian hingga memberi makan kucing jalanan.
Adung menjelaskan, sebelum puncak Kirab Satu Negeri di Yogyakarta, GP Ansor akan menggelar Global Unity Forum II yang akan menghadirkan berbagai tokoh agama dan perdamaian dari dalam dan luar negeri.
“Sebelum acara puncak di Yogyakarta, pada 25-26 Oktober kita menggelar Global Unity Forum II yang juga dilaksanakan di Yogyakarta.
Dalam momen ini GP Ansor ingin menginspirasikan pada dunia tentang warisan kearifan peradaban (civilizational wisdom) Indonesia dalam wujud kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang majemuk namun tetap damai yang dibimbing oleh ruh agama”, pungkas Adung.
Sebanyak 40 orang peserta dari latar belakang aktivis mahasiswa, perwakilan organisasi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha sampai penghayat kepercayaan ikut pelatihan KBI selama empat hari, mulai Jumat, 31 Agustus 2018 sampai Senin, 3 September 2018. Ditargetkan nanti ada 1000 juru bicara Pancasila dari 25 provinsi untuk membantu masyarakat ke berbagai daerah.
“Beberapa riset menunjukkan dunia medsos saat ini ternyata follower para influencer atau tokoh masyarakat menyebarkan konten negatif lebih banyak daripada yang kontennya positif. Apa yang terjadi jika Pancasila memudar sebagai identitas nasional,” ujar Anick dalam keterangannya, Rabu, 5 September 2018.
Untuk itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjadi perekat terbaik perlu didengungkan berulangkali dan terus dipromosikan.
Salah seorang narasumber dalam pelatihan tersebut, KH Mohammad Monib menceritakan pengalamannya yang pernah terjerumus paham radikal. Kini, Monib yang menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Fatihatul Quran Bogor ini mengklaim sudah insyaf dan mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“Saat itu seperti santri-santri lain, saya menganggap orang di luar saya salah semua. Dan cenderung memusuhi mereka. Bahkan bersalaman dengan non-muslim bagi saya adalah najis,” sebutnya.
Sebelumnya, dalam surveinya beberapa bulan yang lalu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan data mengkhawatirkan. Dalam survei, ditemukan sejak tahun 2005, lalu 2010, 2015 hingga 2018, warga pro Pancasila mengalami penurunan dari 85,2 persen menuju 75.3 persen.
Adapun selama 13 tahun terakhir, dukungan warga kepada Pancasila menurun sekitar 10 persen. Di sisi lain, di era yang sama, pendukung NKRI bersyariah naik 9 persen. Publik yang pro NKRI bersyariah tumbuh dari 4,6% (2005) menjadi 13,2% (2018).
Target 1000 orang dari 25 provinsi untuk melakukan kerja-kerja kebangsaan secara sistematis dan massif. Para KIB saat ini juga sudah memproduksi buku rujukan utama berjudul Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia, yang ditulis Denny JA dan tim.
Rapat tersebut untuk membahas antisipasi radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Indonesia.
Koordinator Syarikat 98 Jawa Tengah, Ahmad Dimyati, mengatakan, rapat siang ini untuk membahas soal antisipasi terhadap fenomena radikalisme, intoleransi, dan terorisme di tengah masyarakat.
Sekaligus sebagai agenda terusan daei Rembuk Nasional untuk menelurkan Rembuk Daerah.
Kata dia, intoleransi bisa dilakukan oleh suatu kelompok manapun untuk menyerang kelompok lain.
“Maka kami bertemu untuk menggerakkan daerah-daerah soal politik kebangsaan,” ujarnya.
Diakuinya, fenomena radikalisme, intoleransi, dan terorisme saat ini hidup dalam masyarakat.
Seperti terorisme yang baginya tak hanya soal meledak dan bom.
Ke depan, pihaknya ingin merangkul mahasiswa dan siswa di perguruan tinggi hingga SMA untuk bersama menyebarkan politik kebangsaan.
Dia ingin rasa memiliki tanah air berdasarkan Pancasila selalu tertanam bagi generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa.
“Gerakan itu sudah kami lakukan dengan turun ke bawah, seperti forum dengan masyarakat, seperti di Cilacap kami berkumpul dengan teman-teman mahasiwa dari PMII, GMNI, dan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Syarikat 98, Abdullah, menganggap, Syarikat 98 terus menggiatkan konsolidasi di daerah-daerah seperti di kampus.
Abdullah menambahkan, tak semua mahasiswa menangkap nilai perjuangan yang pernah dilakukan aktivis 98 demi keadilan masyarakat.
“Kami ingin basis-basis seperti mahasiwa mengenal politik kebangsaan berdasarkan Pancasila,” ujarnya.
“Untuk itu perlu disosialisasikan kembali kepada teman-teman yang belum memilki kesadaran kebangsaan didorong supaya ikut tergerak menjaga kebangsaan,” paparnya
Menurutnya, nilai-nilai perjuangan aktivis 98 perlu disebarluaskan dalam konteks berdasarkan asas dalam Pancasila.
Ikrar setia dibacakan oleh Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi Manzi, mantan teroris yang juga adik kandung Amrozi, pelaku Bom Bali 1, mewakili kawan-kawannya.
NKRI, siap menjadi duta perdamaian dengan merajut ukhuwah atau persaudaraan, taat dan patuh kepada aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian membantu aparatur negara dalam penanganan radikalisme dan terorisme di Indonesia, serta bersama TNI-Polri menjaga perdamaian dan keutuhan NKRI.
Menurut Ali Fauzi, ini adalah kali kedua ia dan kawan-kawannya mengikuti upacara peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI. Tahun lalu peringatan HUT Kemerdekaan RI dilakukan Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan yang tak lain adalah kampung halamannya yang pernah dipakai sebagai tempat untuk merakit 1,2 ton Bom Bali 1.
“Ini menjadi tantangan bagi saya karena saya sering menerima pesan di sosial media yang mengatakan bahwa kami, Lingkar Perdamaian, hanya mau melakukan upacara di kandang sendiri (Tenggulun) saja, tidak mau di luar. Ini adalah bagian dari pembuktian bahwa di mana pun saja kami siap,” ujar Ali Fauzi, seperti dilansir Antara, Sabtu (18/8).
Di tempat terpisah, mantan teroris Khairul Ghazali menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Pondok Pesantren Al Hidayah di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang, Sumatera Utara, yang dipimpinnya.
Seluruh petugas upacara adalah para santri yang notabene adalah anak-anak mantan kombatan, mulai komandan upacara, pengerek bendera Merah Putih, hingga pembaca UUD 1945. Anak-anak mantan kombatan itu juga memeriahkan acara dengan menggelar drama kolosal tentang peristiwa heroik 10 November saat Bung Tomo dan arek-arek Surabaya berjuang hidup mati mengusir penjajah.
“Tidak ada istilah anak teroris, anak-anak kita yang tampil tadi adalah harapan bangsa kita, jangan pernah ada stigma dari masyarakat, dampingi dan terima mereka,” kata Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris yang hadir dan mengikuti upacara di pesantren itu bersama Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Herwan Chaidir.
Ia mengatakan, BNPT telah menggandeng 36 lembaga dan kementerian untuk mengatasi masalah terorisme, termasuk para mantan narapidana terorisme dan keluarganya.
“Intinya, BNPT berupaya agar para mantan napiter dan keluarganya bisa hidup layak, agar jangan ada lagi jaringan yang mengajak mereka kembali menjadi pelaku terorisme dan terjebak oleh aturan hukum,” katanya.
]]>“Secara overall, policy ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk menjaga agar momentum pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas terutama, ada tekanan cukup besar sehingga tetap bisa menjaga confidence,” katanya saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyta (DPR), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.
Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan seusai rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR mengenai ekonomi makro semester I dan proyeksi asumsi ekonomi makro semester II.
Dalam rapat itu, Sri Mulyani menyampaikan proyeksi subsidi energi kepada DPR. Ia memperkirakan subsidi energi hingga akhir tahun akan mencapai Rp 163,5 triliun.
“Dalam outlook, kami sudah memasukkan subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun,” ujarnya.
Angka Rp 163,5 triliun, kata Sri Mulyani, lebih tinggi dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 94,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan selisih Rp 69 triliun.
Sri Mulyani menuturkan realisasi subsidi pada semester I akan mencapai Rp 59,5 triliun. Sedangkan prognosis pada semester II akan mencapai Rp 104 triliun.
Hal tersebut, kata dia, sudah dibahas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, beserta Pertamina dan PLN untuk melihat kondisi keuangan mereka.
“Penetapan kenaikan subsidi per liter diperkirakan dibutuhkan untuk menjaga agar pertama, dari sisi Pertamina, neraca Pertamina akan tetap terjaga, yaitu kebutuhan dari sisi operasi untuk menjalankan policy subsidi itu, ataupun dari sisi potensi keuntungan, baik dari hulu maupun tekanan yang berasal dari kegiatan hilir yang berkaitan dengan subsidi,” ucap Sri Mulyani.
Adapun belanja non-kementerian atau lembaga (K/L) pada akhir tahun akan mencapai Rp 640,2 triliun. Hal tersebut lebih tinggi dari target APBN yang sebesar Rp 607,1 triliun. Pada realisasi semester I, belanja non-K/L akan mencapai Rp 262,4 triliun, sedangkan semester II hingga Rp 377 triliun.
]]>