Menurut Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, kesalahan Prabowo menyebut isi sila ke-4 itu harus dimaklumi karena mungkin sedang banyak pikiran.

“Ya disesalkan boleh saja. Tapi, kalau lupa sila ke-4 atau ke-5 itu manusiawi untuk orang sekaliber Prabowo karena banyak yang dipikirkannya,” kata Hendrawan, Sabtu 10 November 2018.

Meski begitu, PDIP tidak ingin masalah tersebut diperpanjang dan menjadi polemik di masyarakat.

Menurut Hendrawan, masyarakat tidak boleh mengkategorikan seseorang salah hanya karena satu kesalahan saja, atau tidak bisa mengatakan orang lain suci hanya karena satu perbuatan mulia.

Sebelumnya, dalam video yang sempat viral tersebut, Prabowo menyebut sila ke-4 menjadi “Kemanusiaan yang…”. Namun, ia segera mengoreksinya dan menyebut yang benar.

Viralnya video tersebut turut disesalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. (Ryan)

Atas kejadian tersebut, dirinya mengambil sikap dengan mengajak warganya untuk tak memilih calon presiden nomor urut 02 tersebut karena sudah melontarkan pernyataan yang dianggap tidak pantas.

“Saya tegaskan, karena ini Forum Boyolali Bermartabat, tidak usah menjelek-jelekkan Prabowo. Kita hanya sepakat tidak akan memilih capres yang nyinyir terhadap Boyolali. Setuju?” kata Seno di gedung Balai Sidang Mahesa, Boyolali, Minggu 4 November 2018.

Dirinya mengajak warganya untuk tak memilih Prabowo namun tetap bersikap dengan bijak. “Kita fokus konsolidasi untuk melakukan penghinaan ini menyikapi dengan cara yang arif dan bermartabat, pokoknya tidak milih capres itu,” ujar Seno.

Seno yang merupakan kader PDIP serta sukses di Pilkada Boyolali 2015, menyebut aksi ribuan warga itu terjadi bukan karena pengerahan massa dengan garis politik yang sama.”Itu aksi spontantitas saja,” katanya.

Baginya, pernyataan Prabowo itu terbilang tak layak, terlebih sebagai calon presiden. “Masa ke hotel bintang lima ditentukan oleh tampang. Mau tampangnya merongos, mau gimana, tetap diterima, siapapun boleh ke hotel bintang lima kalau punya kartu kredit,” katanya.

Pemkab Boyolali sendiri diakuinya tidak akan mengambil langkah hukum terhadap Prabowo. Namun, akan mengawal pelaporan yang dilakukan oleh warga ke kepolisian.

“Sudah ke ranah hukum, biar berproses. Kita kondisikan, kita back up. Pernyataan Prabowo ini sangat menyakitkan,” katanya. (Tiar Munardo)

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan soal adanya penangkapan tersebut. “Benar, hari ini ada giat di Cirebon, Ada unsur kepala daerah yang ikut diamankan,” kata Agus, Rabu 24 Oktober 2018.

Kendati demikian, Agus enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai penangkapan terhadap politikus PDIP tersebut. Ia menyebut penjelasan lebih detail akan dipaparkan dalam waktu dekat. “Masih diperlukan pendalaman, besok akan dijelaskan dalam konpers di KPK,” ujar dia.

Sunjaya adalah bupati Cirebon periode 2014-2019, bersama wakilnya Tasiya Soemadi. Mereka berdua diusung oleh PDIP pada pemilihan bupati Cirebon 2013. (Tiar Munardo)

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai Prabowo adalah sosok yang sangat pesimis dan skeptis serta hanya bisa bergerak di zona retorika.

“Masalah-masalah yang disampaikan Prabowo itu sudah usang. Itu adalah masalah lama yang memang harus diatasi bersama,” ujar Hendrawan, Selasa 16 Oktober 2018.

Saat ini, menurut Hendrawan, benar bahwa Indonesia sedang menghadapi konstelasi yang penuh tantangan, disertai dinamika ekonomi yang tidak pasti. Namun, dalam kondisi seperti ini, ia menilai masyarakat sebenarnya membutuhkan narasi-narasi yang positif, optimis dan memberi jalan keluar.

“Harusnya kritik itu disertai solusi. Jangan mengulang-ulang retorika lama,” ujar Hendrawan.

Ia juga membenarkan bahwa saat ini Indonesia masih memiliki sejumlah kekurangan. Ditambah lagi daftar keinginan dan harapan yang kian besar, namun kemampuan sumber daya belum mampu menopang itu semua.

Namun, Hendrawan mengingatkan bahwa Indonesia selama dipimpin Presiden Joko Widodo telah menorehkan banyak prestasi besar. Di antaranya seperti suksenya penyelenggaraan event berskala internasional dan ditetapkannya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

“Keberhasilan kita menjadi contoh negara lain dan kebijakan ekonomi makro yang penuh perhitungan diakui IMF-World Bank. Harusnya itu kita apresiasi,” kata Hendrawan. (Awan)

“Pernyataan Pak Prabowo tersebut sama saja dengan menepuk air didulang, terpercik muka sendiri,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam siaran persnya Jum’at 12 Oktober 2018.

Tuduhan Prabowo yang menyebut sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah sistem kebodohan sebenarnya sudah dimulai pada rezim-rezim sebelumnya. Menurut Hasto reformasi lahir justru menjadi koreksi sistem otoriter sebelumnya.

Saat itu yang tercipta adalah ekonomi kekuasaan yang hanya didominasi kroni Soeharto. Ekonomi kekuasaan itu ditopang sistem otoriter penguasa. Setiap pengritik pemerintahan Soeharto langsung dipenjara, diculik dan terkadang dimusnahkan.

Menurut Hasto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 seharusnya bisa menyampaikan narasi positif untuk Indonesia.(kris)

PDI Perjuangan berpandangan nomor urut satu yang diperoleh, sarat dengan pesan sejarah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Nomor urut satu memberikan makna simbolik yang sangat jelas yakni Joko Widodo memimpin satu periode lagi untuk memperjuangkan kemajuan Indonesia Raya,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu 22 September 2018.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga mengapresiasi pernyataan Joko Widodo saat memberikan sambutan usai pengambilan undian nomor urut peserta pemilu presiden 2019, di Gedung KPU, Jakarta, Jumat malam.

“Pernyataan Pak Jokowi yang menyebut, Prabowo dan Sandiaga sahabat lama, adalah suara hati Pak Jokowi. Pernyataan ini menyejukkan,” katanya.

Dirinya (Jokowi,red) mengajak keduanya untuk berkontestasi politik dengan beradu program, gagasan, ide, rekam jejak, serta adu prestasi.

“Seruan Jokowi untuk menjauhkan fitnah, tidak saling menghina, merupakan ajakan yang “genuine”,” katanya.

Untuk itu, dirinya berharap agar semua pihak, khususnya seluruh tim kampanye, memiliki komitmen yang sama dengan ajakan Joko Widodo tersebut.

“Marilah kita wujudkan pilpres dan pemilu legislatif serentak sebagai pendidikan politik yang membawa kegembiraan bagi seluruh anak bangsa,” katanya.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga akan mengatur mekanisme di internal partai agar tidak melanggar aturan kampanye serta meminta KPU dan Bawaslu berperan aktif dan adil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. (Tiar)

Dia bahkan menegaskan posisinya di tim itu hanya sekadar seorang penasihat, bukan bagian dari tim sukses (Timses). Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu bahkan menyatakan tidak akan  bisa memaksakan pemikirannya kepada tim tersebut.

“Artinya saya memberi nasihat. Diterima atau tidak itu bukan urusan saya,” kata Kwik di Jakarta.

Jadi tugas Kwik di kubu itu adalah memperkaya materi diskusi ekonomi tim sukses Prabowo – Sandi.

Sikap Kwik tersebut bukan tidak diketahui PDIP. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengaku mengetahuinya sebelum ini.

Dia malah mengaku bangga ada pemikiran kader PDIP digunakan orang lain sehingga memperluas sikap ideologis dan gagasan besar untuk membangun negeri ini melalui jalan lain. Basarah menilai tidak ada yang salah dari langkah Kwik itu.

Yandri menuturkan faktor utama SBY ingin berkoalisi dengan oposisi di Pilpres 2019 karena memiliki masalah hubungan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kata dia, SBY mengatakan Megawati tidak setuju Jokowi berkoalisi dengan Demokrat.

Mengutip pernyataan SBY, Yandri menyebut Megawati sebagai rintangan utama Demokrat mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Pak SBY sampaikan ada usaha membangun kerja sama yang baik dengan Pak Jokowi. Tetapi sampai sekarang Ibu Mega lah yang menjadi penghalang utama. Istilah Pak SBY itu handycap satu lah,” ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7).

Ia mengatakan, pada intinya SBY ingin berkoalisi dengan Gerindra, PKS, dan PAN di Pilpres 2019 karena Demokrat tidak diterima oleh koalisi pemerintah.

“Intinya kira-kira Demokrat sudah ditutup pintunya oleh pihak Istana,” ujar Yandri.

Meski berencana berkoalisi, Yandri mengaku SBY belum menyebut siapa capres dan cawapres yang bakal didukung oleh Demokrat. Bahkan, ia mengaku SBY tidak menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres jika jadi berkoalisi dengan PAN.

SBY, kata dia, hanya fokus membahas persoalan bangsa dan masalah hubungan dengan Megawati dalam pertemuan bersama Zulhas.

“Tadi malam satu kata pun yang saya dengar langsung tidak pernah Pak SBY menyebut AHY. Atau langsung menawarkan kepada PAN bagaimana kalau AHY,” ujarnya.

Lebih dari itu, Yandri mengatakan pembahasan soal capres dan cawapres sedianya akan dibahas bersama pada awal Agustus 2018. PAN, kata dia, juga belum memastikan bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Kapitra pun tak masalah dipanggil ‘cebong’, karena menurutnya, panggilan ‘cebong’ bukan berarti hinaan, melainkan punya interpretasi sendiri.

“Hari ini saya menjadi cebong. Silakan panggil saya cebong karena cebong dalam persepsi agama saya adalah anak katak yang selalu berzikir demi kebaikan bangsa ini, demi kebaikan umat manusia. Itu yang saya tahu dalam terminologi Islam yang saya anut. Jadi kalau itu dipanggil, itu bukan panggilan hina,” kata Kapitra Ampera di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).

Keputusan Kapitra maju jadi caleg PDIP memang menimbulkan kontroversi. Dia mengaku tidak masalah dicaci maki karena masuk PDIP untuk membela ulama.

Kapitra tidak keberatan dihina karena memilih jalan berbeda dengan menjadi caleg PDIP. Dia sendiri mengibaratkan dirinya sebagai jembatan.

“Saya silakan dicaci maki atas suatu pilihan berbeda, tapi saya ingin mengatakan bahwa tujuan saya masuk PDIP untuk membela ulama, membela Indonesia,” ujarnya.

Menurut Kapitra, PDIP memberi ruang baginya untuk berjuang bagi umat Islam. Dia menegaskan, dengan bergabung ke PDIP, bukan berarti dia kafir.

“Saya masuk (PDIP) bukan menggadaikan agama saya. Bukan saya masuk PDIP saya jadi kafir,” ucap Kapitra.

Dulu, untuk menanggapi segala bentuk sinisme dan sikap skeptis yang bermunculan, Puan Maharani hanya berkata, “Berikan saya kesempatan!”.