Hal ini dinyatakan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang menyebut kemenangan mayoritas di 171 daerah Pilkada itu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala yang diusung parpol tersebut. “PPP dan Golkar bersyukur bahwa di antara hasil-hasil pilkada, meskipun baru berdasarkan hitung cepat, mayoritas kemenangan berada dalam usungan partai-partai koalisi Pak Jokowi,” kata Rommy sapaan akrabnya, Kamis (28/6/2018).

Sementara itu, Airlangga mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia menjadi perhatian seluruh dunia. Demokrasi di Indonesia dinilai semakin dewasa. Kegiatan ini pun menurutnya tak mengganggu kegiatan di bidang lainnya seperti kegiatan ekonomi.

Selain membicarakan hasil Pilkada, Airlangga dan Rommy telah menyepakati langkah yang akan ditempuh menjelang Pilpres 2019. Mengingat dua partai ini sama-sama mengusung Jokowi sebagai capres. Hasil pilkada serentak bakal menjadi modal partai koalisi pendukung pemerintah untuk semakin solid. Modal ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan khusus bersama Presiden Jokowi.

“Langkah-langkah yang konkret dan termasuk juga komunikasi yang intens antara ketua umum partai dengan Pak Presiden ini tentu akan ditingkatkan,” ujarnya.

Pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi juga telah sepakat bahwa mereka tak akan bisa dipecah belah. Soliditas mereka tak perlu diragukan.

“Kami sudah sepakat bahwa Pak Presiden solid kami dukung. Mengenai pendamping beliau nanti melalui mekanisme tertentu sejauh mekanisme itu diketahui oleh ketum partai. Itu mekanisme kita serahkan ke Bapak Presiden,” jelasnya.

Rommy menambahkan, dirinya dan Airlangga mensyukuri Pilkada berjalan dengan lancar, aman dan bermartabat. Tak ada hujatan yang menyertai kemenangan dan kekalahan pasangan calon. Hal itu menunjukkan kematangan masyarakat dalam berdemokrasi dan sekaligus menjadi contoh negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India.

“Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia mampu untuk memberikan contoh dan menjadi pembelajaran bagi negara demokrasi lain di dunia. Meskipun Indonesia masih tergolong atau masuk dengan negara demokrasi muda,” jelasnya.

PPP dan Golkar juga bersyukur hasil Pilkada versi hitung cepat menunjukkan kemenangan mayoritas didapatkan parpol koalisi Jokowi.

“Alhamdulillah partai-partai yang merupakan partai pengusung Pak Jokowi 2019 yang akan datang itu juga mendominasi kemenangan. PPP alhamdulillah bisa mendapatkan kemenangan di seluruh Pulau Jawa dan Golkar di samping Jawa Timur juga mendapatkan kemenangan di provinsi di luar Jawa. Apalagi kalau kita hitung pilkada-pilkada kabupaten dan kota,” jelasnya.

Rommy menambahkan PPP dan Golkar juga membangun kesepakatan bersama untuk segera mempersiapkan konsolidasi partai pendukung Jokowi. Konsolidasi penting ditingkatkan mengingat jadwal pendaftaran pasangan capres-cawapres semakin dekat.

Dari 17 Pilgub 2018, PDIP kalah di 11 wilayah. PDIP hanya menang di 6 provinsi.

“Dari 17 Pilgub, PDI Perjuangan menang di 6 provinsi (35%), Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulsel. Di 6 provinsi tersebut terdapat 4 kader partai yang menjadi gubernur dan 3 kader jadi wakil gubernur,” bunyi keterangan PDIP yang disampaikan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari, Rabu (27/6/2018).

Sementara itu, dari 154 pilkada tingkat kabupaten/kota, PDIP hanya ikut di 152 wilayah. Hasilnya, PDIP memenangi 60% daerah yang diikuti.

“Dari 154 kabupaten/kota, PDI Perjuangan hanya ikut di 152. Dari 152 yang diikuti menang di 91 daerah (60%) dan kalah di 59 daerah,” sebut Eva.

Eva mengatakan, dari 91 daerah yang dimenangi PDIP, kader PDIP yang menjadi kepala daerah sebanyak 33 dan wakil kepala sebanyak 38. Eva mengatakan, semua kader yang terpilih telah mengikuti Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP.

Ketiga korban tersebut adalah kepala Distrik Torere Obaja Froaro dan dua anggota polisi yaitu Ipda Jesayas H. Nusi dan Brigpol Sinton Kabarek, keduanya anggota Polres Puncak Jaya.

Insiden penembakan terhadap petugas pengamanan pilkada gubernur Papua itu terjadi saat kepala Distrik Torere bersama sembilan anggota Polri yang dipimpin Ipda JH sedang membawa surat suara. Mereka menumpang perahu motor, namun di tengah perjalanan diadang dan ditembaki orang tak dikenal.

Selain menyebabkan tiga orang meninggal dunia, penembakan itu juga sempat mengakibatkan tiga anggota polisi tidak diketahui nasibnya. Sementara empat anggota lainnya selamat.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli mengatakan tujuh anggota Polri yang bertugas mengamankan logistik di Distrik Torere selamat dalam insiden pengadangan.

“Tujuh anggota polisi selamat, termasuk tiga anggota yang sebelumnya dilaporkan hilang,” kata Irjen Pol Boy Rafli di Jayapura, Kamis (28/6).

Boy Rafli mengatakan saat ini ketujuh anggota yang selamat berada di Polsek Dabra, wilayah Polres Mamberamo Raya. Mereka akan dievakuasi ke Jayapura bersama dua jenazah polisi.

Ketujuh anggota yang selamat yakni Bripka Maks Anjonderin, Brigpol Steven Auparay, Bripda Daniel Tambunan, Bripda Firmansah, Brigpol Yusuf Toding, Brigpol Mulyadi dan Briptu Petrus Imbiri.

Pilgub Papua diikuti dua pasang calon gubernur-wakil gubernur. Pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Swae (Josua) mendapat nomor urut 2.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengakui sejumlah daerah terpantau rentan konflik selama penyelenggaraan pilkada pada Rabu (27/6). Pihaknya juga sudah memetakan beberapa daerah rawan konflik berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga membentuk tim khusus untuk memantau pemungutan dan penghitungan suara di 17 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang dianggap rawan konflik dan kecurangan selama penyelenggara pilkada serentak.

17 provinsi yang dipantau itu di antaranya Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara untuk kabupaten/kota di antaranya yakni Magelang, Empat Lawang, Bogor, Pidie Jaya, dan Tangerang.

Pilkada serentak kali ini digelar di 171 daerah. Rinciannya, 17 provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 115 kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 39 kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

“Jawa Barat hilang surat suara di empat TPS. Di Cirebon, kurang lebih 2.400 surat suara. Saya sudah komunikasi dengan KPU RI untuk melakukan langkah-langkah antisipasi,” kata Abhan usai mencoblos di TPS 01, Sendang Mulyo, Kota Semarang.

Abhan menegaskan telah memerintahkan Panwaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) untuk langsung melaporkan ke polisi. Selain itu, Bawaslu pusat pasti akan langsung menindaklanjuti laporan kehilangan tersebut.

“Kami akan usut, kejadian seperti apa sampai surat suara bisa hilang,” tegasnya.

Ia juga tidak mengerti bagaimana surat suara yang distribusinya dikawal petugas kepolisian bisa hilang. “Sedang kami usut. Jangan sampai surat suara yang hilang disalahgunakan,” katanya.

Menurut Wiranto, Kabupaten Nduga tidak bisa melaksanakan Pilkada Serentak karena pendistribusian logistik belum selesai menyusul situasi keamanan yang tidak kondusif.

Pesawat Trigana Air yang membawa 18 anggota Brimob saat akan bertugas mengamankan proses Pilkada Serentak di Kabupaten Nduga ditembaki oleh kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) dua hari lalu.

“Aparat keamanan dari Brimob ditembaki, sehingga logistiknya masih terlambat. Tapi sekarang sedang proses pengamanan,” kata Wiranto usai memantau pelakasanaan Pilkada di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kemudian di Kabupaten Pinai, pelaksanaan Pilkada ditunda karena terjadi konflik usai penetapan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Masyarakat menghendaki satu calon. Ini masih ribet. Perlu diselesaikan dulu,” kata dia.

Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan Pilkada di dua kabupaten tersebut terpaksa ditunda dan baru akan dilaksanakan pada saat situasi dan kondisi di wilayah itu sudah betul-betul kondusif.

“Tapi akan dilaksanakan dikemudian,” kata mantan Panglima ABRI di era Presiden Soeharto itu.

“Bila pilihannya kalah ya harus lapang dada, menerima karna kepemimpinan itu adalah takdir yang harus kita hormati,”

Ikhsan menilai kalah menang di dalam sebuah ajang konstestasi adalah hal yang biasa. Tetapi yang sangat penting dalam ajang pemilihan kepala daerah tersebut dapat dilakukan dengan jujur dan adil.

“Yang terpenting prosesnya jujur, adil dan siapapun yang terpilih adalah saudara kita sebangsa dan se-Tanah Air,” ujar Ikhsan.

Sekedar informasi, 171 daerah di Indonesia akan melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Rabu 27 Juni 2018.

“Saya wanti-wanti dari awal kekalahan itu kan merupakan bagian dari hasil usaha yang maksimal yang ternyata kalah ya diterima secara kesatria, gak perlu ngamuk, kecewa. Nanti ada kesempatan lagi,” kata Wiranto usai meninjau pelaksanaan Pilkada di TPS 7 Kelurahan Babakan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (27/6).

Wiranto menyontohkan pengalaman dirinya ketika harus menerima kekalahan dalam kontestasi pemilihan Calon Presidennya (Capres) maupun Cawapres beberapa tahun lalu. Ketika itu, dia mengaku legawa menerima kekalahan. Karena meski kalah, dia tetap bisa berbakti pada negeri melalui jalan lain.

“Contohnya saya juga kalah kok berkali-kali, saat (mencalonkan) jadi capres, cawapres. Tapi itu bukan masalah, yang penting kita bisa melihat negeri ini aman damai, bisa berkhidmat dan bisa mengambil bagian pada pengabdian di negeri ini,” jelas Wiranto.

Dia menegaskan, jika setiap paslon yang kalah tidak melakukan tindakan ‘ksatria’, maka bisa berbuntut perpecahan bangsa.

“Kalau ngamuk, ngutung, benci orang yang kita namakan toleransi itu jadi hilang. Negeri kita ini jadi apa nanti?” tegas dia.

Namun begitu, dia tidak mempermasalahkan apabila ada kandidat tidak tidak terima dengan hasil Pilkada. “Biarkan, itu sudah ada hukumnya sistemnya untuk menangani itu,” ujar dia.

Menurut Wiranto, sengaja pemerintah mengabulkan usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu karena khawatir ada mobilisasi massa yang berjumlah besar.

“Jadi, alasannya akan ada mobilisasi massa di luar 171 daerah. Artinya tidak mungkin kalau 171 daerah libur yang lain enggak,” kata dia di Mabes Polri, Senin (25/6). Untuk itu, tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Républik Indonesia Tjahjo Kumolo menuturkan, libur nasional itu memang diperlukan.

“Memang perlu libur, misal DKI Jakarta tidak pilkada tapi mayoritas pekerja dari swasta pegawai negeri tinggalnya di Depok, Bogor, Tangsel, Bekasi. Itu bagaimana? Ya ikut mencoblos” kata dia.

Di group Whatsapp, beredar salinan surat Keputusan Presiden RI Nomor 14 tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional.

Dasar pertimbangannya:

a. Penetapan hari Iibur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya:

b. Berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemungutan suara dilakukan pada hari Iibur atau hari yang diliburkan

c. Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.

Keppres Libur Pilkada 2018

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur tentang libur saat pelaksanaan pemungutan suara pada 27 Juni 2018.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota  Dan Wakil Walikota Tahun 2018  Sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres itu menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam rangka pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Alhamdulillah ternyata pasangan Hasanah,TB Hasanuddin dan Anton Charliyan dalam Poling Pilgub Jabar Periode juni 2018 terbukti menempati urutan pertama, rangking satu di bulan juni ini menurut Poling Pilgub Jabar Periode 1 Juni – 8 juni 2018 melalui poling terbuka polingnasional.com.

A. Polingnasional.com

1 . TB Hasanuddin – Anton Charliyan (Paslon nomer urut 2)27,35%

2. Ridwan Kamil – UU Ruzhanul Ulum 24,99%(Paslon nomer urut 1)

3.Deddy Mizwar -Dedi mulyadi 23,93%(Paslon nomer urut 4)

4.Sudrajat – Ahmad Syaikhu 23,74%(Paslon nomer urut 3)

B. Bandung TV

1. TB Hasanuddin – Anton Charliyan (Paslon nomer urut 2) 56%

2.Sudrajat – Ahmad Syaikhu 23,74%(Paslon nomer urut 3)

3.Ridwan Kamil – UU Ruzhanul Ulum 24,99%(Paslon nomer urut 1)

4.Deddy Mizwar -Dedi mulyadi 23,93%(Paslon nomer urut 4)

C.ILMA Research dan consulting

1. TB Hasanuddin – Anton Charliyan 16,83%. (paslon nomer 2)

2. deddy – dedi 15% (paslon nomer 4)

3.Ridwan kamil -UU 14,3%(paslon nomer 1)

4. sudrajat – syaikhu 8,5 %(paslon nomer 3)

D. Lembaga Survei Indonesia

1. TB Hasanuddin – Anton Charliyan 27,02% (paslon nomer 2)

2. Deddy – Dedi 23,5 % (Paslon nomer urut 4)

3. Ridwan Kamil – UU Ruzhanul 22,2% (paslon nomer 1)

4. Sudrajat – Syaikhu  10,7 % (paslon nomer 3)

Tim Medsos Nasional Independen

Keduanya dinilai sosok pemimpin dari kalangan religius dan nasionalis.

Wujud dukungan mereka tertuang dalam deklarasi yang siap mencoblos Gus Ipul-Mbak Puti , pada 27 Juni mendatang. Dukungan diberikan kepada dua paslon ini lantaran warga tertarik dengan program Satria Madura (Rp 1 Triliun untuk Madura).

Mereka menilai, program itu tepat sasaran, karena pulau yang dikenal sebagai penghasil garam ini masuk dalam daftar daerah miskin. Ditambah lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masih rendah.

“Kalau kompak seperti ini, InsyaAllah Gus Ipul-Mbak Puti menang telak di Pamekasan, khususnya wilayah utara. Kami di sini telah sepakat untuk memenangkan nomor 2 dan mengawal hingga perhitungan suara,” kata Samsuki, Rabu malam, 13 Juni 2018 di Pamekasan.

Warga Pamekasan Siap Kawal Suara Gus Ipul-Puti

Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno foto bersama Megawati Soekarnoputri