Kali ini dukung datang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kepulauan Seribu yang mendatangi rumah cawapres Ma’ruf Amin. Alhasil, dukungan dari NU se-Jakarta sudah sejalan.

“Saya telah bertemu dan silaturahmi dengan PCNU Kepulauan Seribu, Mereka menyatakan dan sekaligus mendeklarasikan diri memberikan dukungan ke pasangan nomor 01,” kata Ma’ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 14 November 2018.

Ma’ruf menyebut dengan dukungan dari PCNU Kepulauan Seribu berarti enam wilayah kabupaten/kota di DKI sudah menyatakan dukungan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ia yakin elektabilitasnya di Jakarta akan terus naik.

“Potensi NU di Jakarta besar sekali. Karena itu kita ingin ada kesadaran itu dan ingin tumbuh karena itu trennya elektabilitas kami di Jakarta semakin hari semakin naik karena ada deklarasi-deklarasi,” ujarnya.

Selain itu, menurut Ma’ruf kini timnya sedang menjalin komunikasi dengan warga NU di kota-kota sekitar Jakarta. Tak hanya warga NU, dirinya juga mendekati dan meraih dukungan ke ormas yang lain.

“Saat peluncuran buku ‘Arus Baru Ekonomi Indonesia’ yang dipanitiai oleh kelompok Muhammadiyah ‘Garda Matahari’. Kami juga sudah peroleh dukungan kalangan Muhammadiyah dan ormas lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua PCNU Kepulauan Seribu, Sumarno, mengatakan siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kepulauan Seribu. “Kami akan upayakan semaksimal mungkin untuk pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin,” katanya.

“Nah itu saya juga belum pernah dengar itu. Saya tidak pernah dengar itu. Tidak semua saya tahu,” kata Wapres JK di Jakarta, Rabu 14 November 2018.

Jika Jokowi pernah menjadi santri, lanjut dia, otomatis di masa kampanye Pilpres 2019 dapat memberikan efek positif dan meraup simpati calon pemilih.

“Ya tentu kan santri banyak, tentu ada juga efeknya, pastilah,” ucap JK.

Pernyataan bahwa Jokowi pernah menjadi santri di pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur, diungkap oleh Ma’ruf Amin saat menghadiri sebuah acara doa bersama dengan ribuan santri dan ulama di Lebak, Banten, beberapa waktu lalu.

Ma’ruf  kembali mengatakan hal itu pada Selasa 13 November lalu, setelah mendengar cerita dari salah satu kiai di Situbondo. Kata dia, Jokowi memang tidak mondok, namun mendapatkan ilmu agama.

Ia sendiri mengetahui Jokowi sebagai santri saat dia bertemu dengan sejumlah kiai di Sukorejo. Dalam pertemuan itu, terungkap dari para kiai bahwa Jokowi ternyata santri di Situbondo dan belajar agama di Ponpes KH As’ad Samsul Ali.

“Jokowi mencintai kiai dan santri sehingga dibuktikan dengan memilih cawapres yang berasal dari santri. “Kita berdua sama-sama dari santri, jika Jokowi santri di Situbondo dan Ma’ruf Amin dari Tebuireng,” ujar Ma’ruf.

Namun, ada saja cara-cara atau sindirian halus yang dilakukan para pasangan untuk menjatuhkan lawannya di lapangan. Bahkan ada yang menggunakana cara yang salah dan berlebihan, sehingga berbalik itu menjadi cibiran buat dirinya dan timnya.

Nah, sebagai contoh kasus pasangan nomor urut 02, dimana selama berkampanye ingin mendapat simpatik masyarakat khususnya di daerah, ini malah blunder menyebabkan masyarakat berbalik tidak simpatik dengan kelakuan yang diperbuat.

Apa saja yang menjadi “dosa” yang dilakukan pasangan nomor urut dua selama kampanye berlangsung, di antaranya:

1. Nasi ayam Indonesia lebih mahal dari singapura

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengatakan harga sepiring nasi ayam di Singapura lebih murah dibanding di Indonesia. Menurut Sandi, harga sepiring nasi ayam adalah 3,5 SGD (Rp 35 ribu), di Indonesia harganya sekitar 50 ribu Rupiah.

Namun, hal itu terbantahkan, saat rombongan Presiden Joko Widodo menjajal makanan Indonesia yang ada di pusat perbelanjaan di Singapura. Jokowi menyantap paket nasi dan bebek goreng seharga SinD 9,9 atau setara dengan Rp 106 ribu. Selain itu nasi ayam seharga SinD 7,9 atau setara dengan Rp 84.732.

2. Kasus berita Hoax Ratna Sarumpaet

Aktivis Ratna Sarumpaet menyebarkan berita hoax, dimana dirinya mengaku telah dianiyaya oleh sejumlah orang di Bandung.

Saat itu Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah meminta maaf kepada publik karena turut menyuarakan kabar bohong penganiayaan Ratna. Ratna kini telah dikeluarkan dari Jurkamnas BPN dan Prabowo mempersilakan kepolisian memproses hukum.

Atas hal itu, langkah yang diambil oleh Prabowo dianggap salah, karena sebelumnya mendukung keberadaan berita bohong tersebut. Nah disini masyarakat berpikir ada sandiwara yang dilakukan oleh kubu prabowo.

3. Kasus tampang Boyolali

Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang dianggap menyinggung warga dengan menyebut ‘Tampang Boyolali’ berbuntut panjang. Kendati telah meminta maaf, namun desakan sejumlah pihak agar laporan kepada pihak kepolisian atas kasus tersebut tetap dilanjutkan.

Tak hanya jalur hukum, aksi protes turun ke jalan juga dilakukan oleh warga di Boyolali. Aksi itu bahkan diikuti oleh Bupati setempat, Seno Samudro.

4. Kasus tempe setipis ATM

Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiago menyebut harga sejumlah bahan pokok, salah satunya tempe, terus meningkat. Menurut Sandiaga, karena harganya meningkat, ukuran tempe saat ini setipis kartu ATM.

Namun, Presiden Joko Widodo membalas kritikan Sandiaga Uno dengan memborong tempe saat berkunjung ke pasar Suryakencana, Bogor, Selasa 31 Oktober 2018. Saat melihat ukuran tempe, Jokowi menyebut bahwa tempe yang dibelinya berukuran besar.

5. Kasus melangkahi makam

Sebagaimana diketahui, beredar sebuah video Sandiaga Uno ziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri, beberapa waktu lalu. Dalam video itu, Sandi melangkahi makam tersebut dan mendapat komentar dari warganet. Bahkan, PBNU menyayangkan sikap Sandiaga Uno melakukan hal tersebut.

Namun, Calon wakil presiden no urut 02 Sandiaga Uno akhirnya menyampaikan permohonan maaf terkait dirinya melangkahi makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri, yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Dirinya menyarankan agar pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bertobat dan hijrah. “Bagi saya Prabowo-Sandiaga tidak cukup minta maaf, mesti tobat dan hijarah,” katanya, Rabu 14 November 2018.

Diketahui, pasangan Prabowo-Sandiaga terhitung sudah tiga kali meminta maaf kepada masyarakat sepanjang gelaran kampanye pilpres.

Rinciannya, Prabowo meminta maaf sebanyak dua kali kepada masyarakat terkait kasus kabar bohong alias hoaks Ratna Sarumapet dan kasus ‘tampang Boyolali’.

Baru-baru ini, Sandiaga pun turut meminta maaf kepada masyarakat karena melangkahi makam tokoh Nahdhatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri saat berziarah.

Melihat hal itu, Antoni menilai Prabowi-Sandi harus taubat sebagai komitmen agar tak mengulangi kesalahan kembali. Selain itu, kata dia, pasangan itu harus hijrah.

“Minta maaf tentu saja baik. Tobat adalah komitmen untuk tidak akan melakukan kesalahan lagi. Hijrah, seperti yang dikatakan Pak Jokowi, adalah perpindahan dari yang buruk menjadi baik,” katanya.

Raja Juli, yang juga menjabat Sekjen PSI itu, pun berpendapat masyarakat mungkin akan memaafkan kesalahan yang telah dibuat Prabowo-Sandiaga. Namun, ia menilai masyarakat tak akan melupakan sikap yang sudah dilakukan pasangan tersebut.

“Mungkin rakyat akan memaafkan, tapi tetap mencatat dan tidak melupakan,” katanya.

Terpisah, Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily justru mempertanyakan kelayakan sosok Prabowo-Sandiaga menjadi pemimpin karena kerap kali minta maaf tanpa adanya penyesalan yang berarti.

“Apakah calon pemimpin yang selalu melakukan kesalahan dan terus menerus minta maaf itu, layak dipercaya,” katanya.

“Sang Pisang masa orangnya di sini, warungnya belum ada?” kata Jokowi seraya menyindir putranya.

Mendengar celoteh bapaknya tersebut, ternyata Kaesang diam-diam memposting status di twitternya. “TERSINGGUNG SAYA PAK. SAYA SENSITIF PAK,” kata Kaesang.

Tak berselang lama setelah ngetweet dengan huruf kapital itu, Kaesang langsung meminta maaf kepada Jokowi. Lucunya, dia meminta agar tak dikeluarkan dari kartu keluarga (KK).

Bahkan Kaesang juga berterima kasih telah diingatkan soal ekspansi Sang Pisang di negara lain. “Maafkan saya pak, jangan keluarkan saya dari kartu keluarga pak. mohon maaf pak. ini tulisan saya kecil semua sampai habis “titik” pun masih kecil pak,” kata putra bungsu Jokowi itu.

“Terima kasih banyak pak Sang Pisang sudah di-notis. Saya senang sekali pak,” kata dia lagi.

Sebagai informasi saat itu Kaesang menemani Jokowi yang berkunjung ke Singapura dalam rangka KTT Asean ke-32. Bertepatan juga Kaesang memang menempuh studi di Singapura. (Puji Christianto)

Keyakinan dirinya itu, bukan tanpa dasar, ada bebrapa faktor yang membuat dirinya optimis di antaranya kehadiran sekitar 2.500 pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat berkumpul di Auditorium Hotel Asrilia, Bandung, Sabtu 10 November 2018 dalam acara Silaturahmi calon presiden, Joko Widodo dan konsolidasi pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Faktor lainnya, militansi para pengurus sembilan partai pendukung, Tim Kampanye Daerah (TKD) dan massa pendukung.

“Dengan waktu tersisa dan juga kesiapan tim kampanye daerah, serta masa pendukung yang loyal di berbagai kalangan, saya optimistis keunggulan itu akan solid saat Pemilu 2019 nanti,” ujarnya.

Sejak dikukuhkan pada 14 Oktober lalu, Tim Kampanye Daerah (TKD) di Jawa Barat bersama para pendukung langsung memberikan dukungan total kepada Jokowi-Ma’ruf.

Tidak hanya menjaga kekompakan dan bergotong royong selama masa kampanye, mereka juga menampilkan model kampanye simpatik, mengedepankan adu program, gagasan, ide, rekam jejak dan adu prestasi.

Menurut Erick, jika pada Pemilu 2014, Jokowi hanya menang di empat kabupaten maka pada Pemilu 2019 akan berbeda.

”Masa pendukung sudah siap menghadapi segala tuduhan atau black campaign yang tidak mendasar. Mereka siap melawan segala hal yang tidak benar, atau hoaks, dengan membeberkan bukti pembangunan dan kemajuan yang sudah dicapai oleh pemerintahan saat ini,” katanya.

Selama berada di Jawa Barat, TKN mengagendakan sejumlah acara yang mempertemukan Jokowi dengan berbagai kalangan dari masa pendukung.

‘Dukungan’ setengah hati itu menambah kepercayaan diri Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dalam memenangi Pilpres 2019. “Hal itu membuat kami semakin percaya diri dari sekian banyak kader-kader PD insya Allah banyak yang dukung pasangan dari kami,” kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin 12 November 2018.

Kebijakan Demokrat ini sebenarnya sering terucap dalam beberapa hari terakhir ini. Padahal, sikap politik mereka sebenaranya mengusung paslon capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Menurut survei internal TKN Jokowi-Ma’ruf, kader Demokrat lebih banyak memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf ketimbang Prabowo-Sandiaga. Dia mencontohkan, tokoh Demokrat seperti Soekarwo, Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung Jokowi. Bahkan Deddy Mizwar menjadi Juru Bicara capres-cawapres.

“Data yang kami miliki kecendurngan pemilih Partai Demokrat lebih banyak memilih Jokowi-Ma’ruf,” ucapnya.

Dengan adanya pernyataan Ibas ini membuka pintu seluas-luasnya bagi kader Demokrat yang ingin mendukung Jokowi-Ma’ruf. Menurut Ibas, apa yang dilakukan kepala daerah itu hanya persoalan pilihan personal di bilik suara.

Kader atau simpatisan Gerindra maupun PDIP sebagai partai yang kadernya sebagai capres juga belum tentu memilih pasangan yang diusung partainya. Dia menjelaskan, survei internal partainya menyatakan bahwa mayoritas kader akan memilih Prabowo-Sandi. Tapi ada juga yang memilih Jokowi karena faktor wilayah dan kultural. (Puji Christianto)

Dirinya menilai kampanye dengan spanduk dan baliho dianggap sudah tidak efektif. “Saat ini yang penting adalah menjelaskan hasil-hasil kerjanya secara nyata kepada masyarakat, silaturahmi dengan mendekat ke masyarakat,” ujar Jokowi.

Menurutnya, salah satu kebijakan yang perlu dijelaskan kepada masyarakat adalah komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran bantuan sosial. Hingga saat ini, 96 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 19,2 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah disebar ke seluruh Indonesia.

Bahkan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga sudah menyentuh 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tak hanya bantuan sosial, Jokowi juga ingin masyarakat tahu bahwa sertifikat lahan terus meningkat dari 5 juta sertifikat di tahun lalu ke angka 7 juta sertifikat di tahun ini. Bahkan, penerima sertifikat tanah di tahun depan juga naik mencapai 10 juta sertifikat.

Selain itu, Jokowi ingin masyarakat mengapresiasi dana desa yang anggarannya terus naik dari Rp20 triliun di 2015 menjadi Rp60 triliun di 2018. Dari dana tersebut, kata dia, ada yang jadi jalan desa, jembatan desa, akses air bersih, pendidikan anak usia dini, ada sumur, ada pasar desa dan embung.

“Contoh jalan desa, sudah jadi 90 ribu kilometer (km) jalan desa karena dana desa ini. Banyak sekali sebetulnya kalau kami bisa komunikasikan ini kepada rakyat dan masyarakat,” katanya.

Dengan komunikasi door-to-door, Jokowi ingin masyarakat paham bahwa program-program ini adalah besutan pemerintahannya. Ia sendiri sempat gemas lantaran hal tersebut sempat diklaim beberapa kepala daerah.

“Program ini banyak yang mengklaim, dibilangnya bukan dari kami. KIS diklaim bukan dari kita di provinsi yang lain, ini harus disampaikan,” katanya. (Imam Bachtiar)

Bahkan secara terang-terangan, anak dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menilai terlalu berlebihan jika Partai Demokrat harus bergantung pada efek ekor jas calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Ia mengaku pihaknya justru memiliki strategi tersendiri untuk memastikan kursi di DPR RI atau DPRD.

Mantan calon gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, mengacu pada pembuktian yang dilakukan sejumlah lembaga survei, hanya ada ada dua partai yang diuntungkan dari efek ekor jas, yakni PDIP yang memiliki Jokowi dan Gerindra mengusung Prabowo.

Artinya, harapan bukanlah sebuah strategi dalam politik meski diakuinya setiap manusia tetap harus berdoa. “Itu realitanya yang harus dihadapi oleh partai-partai lainnya,” kata AHY di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menariknya, AHY mengingat seluruh caleg Demokrat untuk memiliki kebersamaan dengan pasangan calon pesaing Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab
pada akhirnya ia menginginkan yakinkan caleg Demokrat sukses berhasil mendapatkan kursi di Senayan.

“Demokrat akan fokus menggarap pileg mengingat perbedaan pemilihan legislatif tahun depan dengan pemilihan wakil rakyat di tahun-tahun sebelumnya. Demokrat juga memiliki pendekatan yang khas seperti yang tentunya dimiliki partai politik lainnya,” ujarnya.

“Kami akan fokus karena bagi kami dengan semakin banyaknya keterwakilan, kami di parlemen apakah itu DPR RI maupun provinsi kota maka akan semakin banyak kami berbuat untuk rakyat,” kata AHY. (Puji Christianto)

Imbauan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara di Universitas Udayana di Bali, Sabtu 10 November 2018. “Tolong adik-adik mahasiswa yang belum punya KTP-el buat KTP-el, yang belum terdaftar di TPS, urus agar hak politik Anda tidak hilang sebagai warga negara yang memiliki hak politik,” ujarnya.

Ia juga menghimbau para mahasiswa untuk mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana menyikapi isu-isu negatif yang tengah beredar terkait pemilu 2019.

Pada kesempatan itu, ia menyatakan bahwa pihak penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat pertahanan Republik Indonesia seperti TNI dan Polri akan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin.

Apalagi, kata dia, mereka punya pengalaman, integritas dan profesional yang memiliki otoritas tunggal sebagai penyelenggara Pemilu. “Mereka juga didukung oleh Kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan, Satpol PP, Pemerintah Daerah agar pelaksanaan berjalan dengan baik,” ujarnya. (Yurinta Aisarah)