Dalam keterangan resminya, pada kuartal peratama 2018 Facebook sudah memberantas sekitar 1,9 juta konten terorisme. Lalu meningkat sangat tajam pada kuartal kedua yakni 9,4 juta konten dan di kuartal ketiga sebanyak 3 juta konten.

Sebagian besar konten yang diberangus adalah postingan yang telah lama, sebelum 2018. Khusus konten yang diunggah pada 2018, Facebook berhasil menghapus 1,2 juta konten pada kuartal pertama, 2,2 juta konten pada kuartal kedua dan 2,3 juta pada kuartal ketiga.

Facebook menjelaskan bahwa mereka fokus untuk menghapus konten terorisme sebelum dilihat oleh banyak penggunanaya. Untuk itu, Facebook berhasil menurunkan rata-rata waktu berapa lama konten terorisme tersebut berada di platform setelah dilaporkan pengguna.

Pada kuartal pertama, rata-rata waktunya adalah 43 jam. Tapi turun menjadi 22 jam di kuartal kedua dan menjadi 18 jam di kuartal ketiga.

Facebook sendiri mengandalkan machine learning untuk mengidentifikasi konten-konten tersebut. (Ryan)

Sebanyak 40 orang peserta dari latar belakang aktivis mahasiswa, perwakilan organisasi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha sampai penghayat kepercayaan ikut pelatihan KBI selama empat hari, mulai Jumat, 31 Agustus 2018 sampai Senin, 3 September 2018.  Ditargetkan nanti ada 1000 juru bicara Pancasila dari 25 provinsi untuk membantu masyarakat ke berbagai daerah.

“Beberapa riset menunjukkan dunia medsos saat ini ternyata follower para influencer atau tokoh masyarakat menyebarkan konten negatif lebih banyak daripada yang kontennya positif. Apa yang terjadi jika Pancasila memudar sebagai identitas nasional,” ujar Anick dalam keterangannya, Rabu, 5 September 2018.

Untuk itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjadi perekat terbaik perlu didengungkan berulangkali dan terus dipromosikan.

“Sebaiknya kita melakukan di ranah pencegahan dari awal, bagaimana cara membentengi ya mencegah,” kata Arijani saat menjadi salah satu narasumber pada seminar nasional bertajuk ‘Membentengi Generasi Muda dari Paham Radikal’ yang diadakan oleh Institut Quantum Pancasila di Hotel Diradja, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (31/8).

Psikolog yang fokus di bidang anak dan remaja ini menjelaskan, pencegahan terhadap paham radikal yang paling utama ialah berangkat dari internal keluarga, terlebih pada pola pengasuhan dan cara mendidik dari orang tua kepada anak. Sebab, kata dia, pola asuh orang tua sangat memberi pengaruh penting terhadap pola hidup, cara berinteraksi dan bersosialisasi kepada lingkungan keluarga serta lingkungan sekitar maupun dunia pergaulan oleh sang anak itu sendiri.

Untuk itu ia menyarankan kepada para orang tua untuk mengutamakan pengasuhan yang terbaik kepada anak, untuk mencegah terpaparnya anak dari paham radikal.”Intinya sebetulnya ya ketahanan keluarga basic utama dari penanggulangan paham radikal itu, kalau menurut saya ya ketahanan keluarga menjadi nomor satu,” paparnya.

“Bahwa keluarga dan orang tua adalah orang-orang  yang punya kepentingan dan kewajiban terhadap perkembangan anak-anaknya. maka harus benar-benar fokus dan tidak menganggap ini sebagai sebuah sesuatu yang bisa dijalankan secara sambilan, harus menjadi yang utama,” ujarnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, rangkaian informasi yang mengemuka beberapa waktu belakangan jangan sampai diabaikan begitu saja. Informasi itu patut ditanggapi oleh Polri, TNI, dan BIN secara terukur.

“Sehingga tidak menimbulkan rasa cemas atau kegaduhan di ruang publik. Suasana kondusif di dalam negeri harus tetap terjaga, terutama karena Asian Games 2018 masih menyisakan banyak pertandingan pada berbagai cabang olahraga,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Agustus 2018.

Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Jabar, Aiptu Dodon Kusdianto dan Aiptu Widi Harjana ditembak oleh tiga orang tidak dikenal. Motif pelaku belum diketahui dan masih dalam penyelidikan.

Berselang beberapa hari kemudian, beredar video ancaman ISIS di jagat maya. Video tersebut menyoroti perlakuan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terhadap rekan-rekan mereka. “Mulai dari pemenjaraan hingga pemblokiran akun social media,” ucapnya.

Ancaman tersebut juga diikuti oleh kebijakan Kementerian Luar Negeri Australia yang mengeluarkan travel advice (imbauan perjalanan) ke Indonesia.

“Karena travel advice itu pula, staf konsulat jenderal Australia di Surabaya tidak menghadiri acaranya di Universitas Airlangga,” kata Bamsoet.

Setelah itu, Amerika Serikat (AS) menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris. Mereka diduga merekrut orang lain bergabung dengan ISIS.

“Satu dari tiga orang tersebut berkewarganegaraan Indonesia, berinisial MKYF. Profil tiga orang ini terlihat dalam video ISIS pada Juni 2016, saat algojo ISIS memenggal tiga sandera,” kata Bamsoet.

Meski belum memiliki bukti berkaitan, Bamsoet meminta agar fakta-fakta diatas direspons dengan cepat. Mengingat, faktor keamanan menjadi salah satu hal penting karena Indonesia menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional.

“Setelah Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018 di Bali. Forum ini akan dihadiri 18.000 anggota delegasi dari 189 negara, termasuk 10 pemimpin ASEAN,” ujar dia.

Berangkat dari hal tersebut Korps PMII Putri (Kopri) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Lampung bekerja sama dengan Generasi Muda Muslim Indonesia (GMMI) menghelat seminar kebangsaan bertajuk “Peran Pemuda Dalam Menangkal Radikalisme di Lampung”.

Ketua Kopri Lampung, Ana Yunita Pratiwi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan seminar kebangsaan ini dilaksanakan berdasarkan keresahan para pemuda melihat aksi-aksi radikalisme yang sudah terang-terangan.

“Kami tidak menginginkan para pemuda penerus bangsa terjebak dalam situasi yang menjurus pada gerakan radikalisme. Pemuda perlu pengetahuan, pemahaman tentang bahaya radikalisme,” tegas Ana di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Senin (20/8).

Dia mengungkapkan, sasaran peserta kegiatan seminar ini adalah mahasiswa baru. Pasalnya mereka adalah pemuda yang baru akan menginjak usia matang. “Sehingga harus diarahkan dengan benar, agar tidak terjerumus dalam gerakan-gerakan radikalisme,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Imam Syafii mengatakan, redikalisme bukan hanya mengancam Lampung, namun seluruh Indonesia merasakan ancaman bahaya tersebut. Karenanya dibutuhkan pengetahuan tentang bahaya dan ancaman itu sendiri.

“Pemateri yang dihadirkan adalah orang-orang yang kompeten. Saya yakin, adik-adik mahasiswa baru yang hadir pada seminar kali ini akan diberi pengetahuan dan pemahaman akan bahaya radikalisme, sehingga tidak terjebak didalamnya,” ucap Imam Syafii.

Sementara itu, Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Lampung, Tajudin Nur menjelaskan paham radikalisme tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi didorong oleh lingkungan yang bahkan tidak mengerti jika sedang menyebarkan paham radikalisme.

Dijelaskan Tajudin, ada begitu banyak cara oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan ajaran radikalisme. Saat ini mulai dari anak kecil hingga dewasa sudah dikenalkan dengan atribut atau lambang radikalisme.

“Sehingga secara tidak langsung tertanam dalam jiwa mereka, yang kemudian begitu mudah di konversi menjadi sebuah gerakan radikalisme,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pendidikan Agama dan Dakwah Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKPT) Provinsi Lampung, Abdul Syukur mengatakan, radikalisme adalah paham yang membenarkan segala bentuk tindakan yang merusak demi tercapai tujuannya.

“Mereka itu mau dan tega merusak demi mencapai tujuannya, bukan hanya itu bahkan mereka rela melakukan bunuh diri saat melakukan aksinya,” jelas Abdul Syukur yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakuktas Dakwah dan Komunikasi ini.

Dia mengajak peserta seminar untuk bersama-sama memerangin paham radikalisme. “Mari bersama memerangi paham radikalisme, baik yang berusaha merusak kita dari luar maupun dari dalam. Siapapun itu, ormas apapun itu, yang berniat merusak keutuhan NKRI maka harus kita perangi,” tukasnya.

Dari Informasi yang berhasil dihimpun, penangkapan pertama dilakukan di sebuah bengkel di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Jumat(10/8), sekira pukul 07.00 WITA. Di lokasi tersebut petugas mengamankan IS (28) warga Desa Mulyasari.

Densus 88 kemudian menangkap RI (40) warga Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni ditangkap di depan Bank BRI Cabang Tomoni. Sementara LA (25) warga Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni dibekuk di depan rumahnya.

Barang bukti yang disita, satu unit SPM dan satu unit mobil R4 Grand Max 3.

Ketiga terduga teroris itu masih berhubungan saudara dengan Abu Uswad, terduga teroris yang ditembak mati di Makassar pada tahun 2013 lalu. Mereka akan dibawa ke Makassar sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Apalagi kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Kondisi itulah yang membuat pencegahan terorisme di kawasan perbatasan butuh pendekatan khusus.

“Daerah perbatasan memiliki ciri khas tersendiri karena menjadi perlintasan orang dan barang. Di sini harus ada pendekatan khusus, salah satunya adalah harus diperkuat pengamananya, baik itu oleh TNI maupun Polri. Apalagi rata-rata di kawasan perbatasan, petugas keamanannya minim,” ujar Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen. Pol. Ir. Hamli, Selasa (7/8).

Di daerah perbatasan seperti Morotai, lanjut Hamli, kelompok pelaku terorisme bisa melintas kapan saja untuk menyeberang ke negara tetangga. Barang-barang yang berkaitan dengan terorisme juga mudah diseberangkan. Hal itu pun diakui salah satu mantan kombatan Ali Fauzi Manzi, adik bomber bom Bali Amrozi, yang juga menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.

“Ali Fauzi ini mantan kombatan di Mindanao. Kalau pulang dan pergi lewatnya di sini. Ia mengakui bahwa detonator yang digunakan bom Bali dibawa melintasi Morotai. Ini alasan kenapa di sini penting diadakan pencegahan terorisme. sekali lagi, kegiatan ini semata-mata untuk mencegah agar masyarakat tidak terpapar radikalisme dan terorisme,” imbuh Hamli.

Pendekatan khusus lainnya yang juga penting dilakukan di daerah perbatasan adalah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan Bupati Morotai, dibutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk pencegahan terorisme yang maksimal.

“BNPT akan berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, akan kami sampaikan bahwa perekonomian dan kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan,” jelas Hamli.

“Masalah terorisme kita sudah ditangkap, sudah lebih dari 260-an, tapi nggak perlu terlalu ekspose,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/8)

Dari total tersebut, sebagian besar sudah ditetapkan sebagai tersangka. “170-an yang tersangka. Ada (ditahan) di polres-polres, polda-polda,” ucap dia.

Polri tengah gencar menangkap orang-orang yang diduga berafiliasi dengan kelompok teroris pasca-bom bunuh diri Surabaya. Apalagi operasi tersebut juga diperkuat dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

Dengan undang-undang yang baru disahkan tersebut, Polri memiliki kewenangan lebih luas untuk menangkap mereka yang terindikasi dalam kelompok teroris tanpa harus menunggu ada tindak pidana yang dibuat.

Penangkapan sejumlah pengelola Saracen, perusahaan jasa penyedia konten kebencian di internet setahun yang lalu berbuah manis. Meski belum ada penelitian resmi dan detail, setidaknya jumlah konten negatif di Internet sedikit berkurang. Apalagi, belakangan aparat hukum bertindak tegas, dengan menangkap siapapun yang menyebarkan berita bohong yang meresahkan dan ujaran kebencian di Internet.

Pengamat komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, Wisnu Martha Adiputra menyampaikan itu sesudah berbicara dalam forum Saring Sebelum Sharing, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) di Yogyakarta, Kamis, (2/8) siang.

“Tingkat darurat itu sudah turun sedikit, hoax masih ada, fake news masih ada. Ujaran kebencian yang turunnya lumayan, tidak seperti dulu. Pencegahannya dengan literasi digital. Literasi itu sebenarnya bagaimana kita memahami konten media. Jadi ini lebih ke individu. Sayang literasi media cetak kita kurang. Padahal, orang yang sudah bisa membaca media cetak, dia biasa melihat konten yang panjang dan berpikir, di media digital sekarang itu tulisanya singkat-singkat,” kata Wisnu Martha Adiputra.

Literasi media masyarakat Indonesia seakan melompat. Belum cukup matang memahami media cetak, kini mereka harus berhadapan dengan media digital. Proses itu membuat literasi digital masyarakat buruk.

Wisnu menambahkan, dalam beberapa waktu terakhir, isu agama masih sangat dominan sebagai bahan perdebatan warganet. Isunya kadang-kadang tidak terkait dengan ajaran agama, tetapi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu yang dikaitkan dengan sentimen keagamaan. Selain itu, melihat polanya memang tidak ada organisasi besar yang memayungi penyebar konten negatif di Internet.

“Pelaku kini justru tersebar, dan beroperasi di dua ranah dominan, yaitu media sosial dan kolom komentar dalam berita-berita di media online,” kata Wisnu.

Dia menekankan, perlu ada penanganan terhadap kecenderungan ini, terutama karena Indonesia akan menghadapi Pilpres dan Pileg tahun depan. Wisnu menghargai media online yang memoderasi komentar dalam berita-berita mereka. Namun, tetap ada celah yang bisa dimanfaatkan warganet, yang ingin menyebar konten negatif.

Andi Intang Dulung dari BNPT dalam kesempatan ini menekankan fokus BNPT kepada generasi muda, karena data menunjukkan kelompok umur ini yang selalu direkrut dalam tindak terorisme. Di sisi lain, anak muda pula yang paling akrab dengan dunia digital. BNPT telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan kreatif bagi generasi muda, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap sektor pendidikan, mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

“Konsep kita ke depan, bagaimana kita mengikutsertakan guru-guru di tingkat bawah, di tingkat pendidikan usia dini, karena ternyata banyak pelaku yang sebetulnya ada di guru-guru. Kenapa kalau sudah ada di guru paham radikalisme itu kemudian diajarkan ke anak didik itu sangat berbahaya, karena idola anak-anak adalah guru-guru mereka itu,” jelasnya.

Kondisi itu tidak berbeda jauh dengan lingkungan perguruan tinggi, di mana mahasiswa yang cenderung radikal banyak ditemukan di perguruan tinggi di mana ada banyak dosen radikal di sana. Faktornya, kata Andi Intang, adalah karena dosen leluasa memberikan pemahaman radikal itu melalui berbagai cara dalam proses pendidikan.

“Kami akan petakan pada 2019 potensi semacam itu. Tetapi data tahun 2015 di Jabodetabek banyak sekolah yang tidak mau menaikkan bendera dan anak-anak tidak menghafal Pancasila. Bukan anak sekolah yang melakukan itu, tetapi karena guru-gurunya,” imbuhnya.

Andi Intang juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam upaya menekan tindak terorisme dengan menyebar konten positif. Dalam kasus terakhir, Andi Intang mengkritisi sejumlah media yang menyebarkan video yang disebut sebagai jenazah teroris yang utuh setelah sekian lama dimakamkan. Tanpa klarifikasi yang memadai, penyebaran berita semacam itu sangat berbahaya karena akan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat.

Ahmad Djauhar dari Dewan Pers secara khusus meminta media, terutama media onlinedi Indonesia untuk tidak mengutamakan bisnis. Media massa juga harus memahami, bahwa konten negatif yang mendorong pada radikalisme atau terorisme sangat berbahaya.

“Media itu lahir untuk memperjuangkan rasa kemanusiaan. Terorisme menghancurkan rasa kemanusiaan yang sudah dibangun bangsa sejak lama, karena itu pers dan Dewan Pers tidak bisa membiarkan itu terjadi,” kata Djauhar.

Di sisi yang lain, dia menilai penting upaya membangun kesadaran dan literasi media bagi masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat sendiri yang bisa memilih, dan menolak untuk membaca media-media yang cenderung menyebarkan konten negatif, terutama hanya karena mengejar uang. Media partisan, kata Djauhar, bahkan tidak layak disebut sebagai media.