Target Jokowi, 126 Sertifikat Tanah Harus Sudah di Bagikan di Tahun 2025

MATAINDONESIA.ID – Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah gratis melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dengan realisasi pada tahun 2015 tercapai 700 sertifikat, tahun 2016 sebanyak 1,06 juta, tahun 2017 tercapai 4,2 juta sertifikat, tahun 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat dan 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat. Saat ini terdapat 126 juta bidang tanah di Indonesia dan 46 juta sudah tersertifikasi sehingga Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2025 sebanyak 126 juta sertifikat tanah sudah dapat terselesaikan.

Dari 126 juta sertifikat yang harus dibagi kepada rakyat sesuai janji Presiden Joko Widodo, 51 juta yang sudah direalisasikan. Jika setahun hanya menyelesaikan 500 ribu, maka perlu waktu 140 tahun untuk menyelesaikan seluruh sertifikat tanah di Indonesia.

“Saya enggak mau, enggak mau, enggak mau. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BPN tahun 2025 seluruh Indonesia harus rampung,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Alun-alun Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis, 8 Maret 2018.

Ia mengakui, bahwa rakyat suda terlalu lama menunggu. Sehingga hampir di setiap ke desa, daerah, provinsi, apakah itu di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, keluhannya semua sama masalah sengketa lahan dan tanah.

“Sengketa antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintahan di pembebasan tanah, rakyat dengan perusahaan. Ada anak dengan bapak, ada, istri dengan suami gara-gara ini banyak seperti itu,” katanya.

pemberian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat juga dilakukan dalam rangka Pemerintah mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah agar masyarakat mendapat kepastian hak atas tanah dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah dimana hal tersebut dilakukan sebagai wujud keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat.

Presiden menegaskan, telah memberi target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional, jika setahun kemarin keluar 5 juta, tahun ini 7 juta harus keluar, dan tahun depan 9 juta harus keluar.

Khusus untuk Jawa Timur, Presiden Jokowi memberi target penuntasan sertifikat hingga 2023 mendatang. Jika target tersebut tidak dicapai, akan ada ppejabat yang dicopot. “Kerja dengan saya seperti itu. Saya nyopot menteri, menteri nyopot kanwil, ya kan, kanwil nyopot kepala kantor yang di bawahnya. Memang harus seperti itu.”

Terdapat kenaikan target dan realisasi pembagian sertifikat tanah yang signifikan dari tahun ke tahun mengindikasikan Pemerintah serius dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di Indonesia dan ketimpangan manfaat di bidang tanah serta Pemerintah berupaya keras memperkuat ekonomi masyarakat lemah.