Target Zero Fatality, Pemerintah Tugaskan Konsultan Independen Evaluasi Proyek BUMN Karya

Jakarta (MI) – Pemerintah akan menugaskan konsultan independen untuk mengevaluasi secara menyeluruh proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya atau yang berkecimpung di bisnis konstruksi.

Menteri BUMN Rini M. Soemarno sebagai Wakil Pemegang Saham Pemerintah mengatakan konsultan independen berfungsi untuk memastikan agar seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai standar keamanan terbaik sekaligus menjaga agar setiap tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, prudent, dan aman.

“Konsultan ini diharapkan dapat segera memberikan masukan berbentuk corrective action atas proyek-proyek tersebut untuk memastikan telah dipatuhinya regulasi dari Kementerian Teknis terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan,” ujar Rini, Rabu (21/2/2018).

Menurutnya, ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi organisasi dan prosedur QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) di setiap BUMN Karya dengan target menuju zero fatality.

Rini menegaskan, organisasi QHSSE harus menjadi tanggung jawab langsung Direktur Utama sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh Dewan Direksi.

“Setiap proyek akan diawasi dan monitor secara ketat terutama terkait dengan penerapan aspek keselamatan dan keamanan. Evaluasi ini juga melengkapi organisasi dan personel yang bertanggung jawab memastikan prosedur safety dijalankan oleh semua lini manajemen dan operasional,” jelas Rini.

Pelaksanaan evaluasi akan dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai regulator teknis dan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek infrastruktur transportasi.

Konsultan independen, kata Rini, diharapkan dapat me-review kualitas dan keamanan proyek-proyek layang maupun membangun manajemen QHSSE menuju zero fatality. Sementara penunjukan konsultan independen akan dilakukan oleh Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia Budi Harto. (AVR)