Wow, Pemerintah Trump Berencana Tak Akui Transgender

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dalam beberapa hari belakangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trumps tidak hanya disibukkan dengan persoalan perang dagangnya dengan China tetapi juga isu LGBT di dalam negeri.

Gedung Putih menjadi ramai didatangi para pengunjuk rasa yang meminta Pemerintahan Trump membatalkan rencana mengeluarkan peraturan pengakuan jenis kelamin hanya berdasarkan genitalia (alat kelamin) saat lahir.

Seperti dilaporkan laman berita The Cut, isu itu muncul karena laporan New York Times tentang memo dari Departemen Kesehatan dan Pelayanan Manusia yang isinya ada upaya Pemerintahan Trumps menyempitkan gender hanya laki-laki dan perempuan sesuai genital saat lahir.

Sementara transgender terjadi setelah mereka sadar akan kecenderungan psikologisnya sehingga mengubah genitalnya melalui operasi atau sekadar mengganti gaya hidup, termasuk berpakaian, sesuai jenis kelamin yang diingini.

“Saya melindungi semua warga negara. Saya mau melindungi negara kita,” ujar Trumps kepada para pengunjuk rasa di luar Gedung Putih seperti dilaporkan Reuters yang dikutip Rabu 24 Oktober 2018.

Trump beralasan pemerintahannya saat ini memiliki konsep yang berbeda. Dia juga menegaskan banyak yang sudah berbeda dengan konsep transgender sekarang.

Para aktivis pembela maupun transgender di Amerika Serikat sangat khawatir dengan rencana Justice Departement yang kemungkinan akan mengumumkan peraturan tersebut akhir tahun ini.

Kekhawatiran mereka adalah kehilangan hak-haknya sebagai warga negara yang diakui Pemerintah Amerika Serikat. Sebelumnya Pemerintahan Barack Obama mengakui keberadaan transgender dengan memberi kode X pada kolom jenis kelamin di kartu identitas atau dokumen kependudukan lainnya.

Jika pengakuan itu dihapus, maka transgender tidak akan lagi memperoleh berbagai tunjangan termasuk kesehatan,  perumahan, hak berkarir di militer dan beberapa hak lainnya yang sebelumnya mereka peroleh.

Saat ini jumlah transgender di Amerika Serikat tercatat sekitar 1,4 juta orang. Para aktivis hak asasi manusia menilai penghapusan itu akan memicu persoalan psikologis yang luar biasa bagi mereka.(kris)