Apabila Pilar Bangsa Terusik, Pemerintah Harus Bertindak

Jakarta (MI) – Nadirsyah Hosen, Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia-Selandia Baru mengatakan, “Pemerintah jangan gamang, tapi juga harus terukur. Menjadi tugas pemerintah untuk menjaga pilar kebangsaan. Bila ada pihak yang mengutak-atik pilar bangsa, maka pemerintah harus bertindak.” Dalam acara Ngobrol Bareng Merawat Keindonesiaan : Tolak Radikalisme, Lawan Intoleransi di kantor DPP-PKB, Jakarta, Minggu (23/7/2017), dia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh gamang menindak pihak yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD’45, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dia mengatakan, pemerintah memang harus menjamin hak azasi manusia termasuk hak berserikat dan berpendapat, namun kebebasan ada batasannya. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia itu, di Barat sekalipun kebebasan tetap terbatas.

Menurutnya, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai merongrong pilar berbangsa sudah tepat. “Soal pengadilan itu bisa di depan atau di belakang. Silahkan ajukan uji materi. Kita masih negara demokrasi sepanjang kebijakan itu bisa diuji di pengadilan,” tambahnya.

Nadirsyah menegaskan, sebenarnya terkait dengan HTI, persoalan bukan terletak pada Perppu, melainkan pada poin mengapa organisasi yang jelas-jelas mengusung khilafah itu bisa lolos menjadi ormas yang sah terdaftar di tanah air. Di sisi lain, lanjut Nadirsyah, pemerintah harus melakukan intervensi sosial dan budaya untuk mencegah meluasnya paham yang bisa merusak kebhinekaan dan mengancam keutuhan NKRI.

“Tidak ada kosa kata mayoritas-minoritas dalam Pancasila dan konstitusi yang dibuat pendiri bangsa,” ujar putra (Alm) KH Ibrahim Hossen, ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua dasawarsa (1981- 2000).

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, kebhinekaan bangsa Indonesia diuji dengan adanya kelompok yang “menumpang” dalam dinamika politik di tanah air. (TGM)