MATA INDONESIA, JAKARTA – Tahun ini Presiden Jokowi memerintahkan penyediaan rumah bagi pegawai pemerintah agar dipercepat. Sebab efeknya akan memacu pertumbuhan ekonomi.
Rumah-rumah itu disediakan untuk 945 ribu aparatur sipil negara (ASN), 275 ribu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 360 ribu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Agar ASN, prajurit TNI dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja,” kata Presiden Jokowi sebelum Rapat Terbatas Rabu 7 November 2018 siang.
Presiden meminta laporan kementerian terkait untuk menyediakan lahan sehingga bisa ditentukan apakah hunian itu vertikal atau tidak.
Selain itu, dia juga meminta pembangunannya harus memperhatikan aksesibilitas penghuninya ke tempat kerja.
Posisinya juga harus terintegrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Untuk membiayainya menurut Presiden bisa berasal dari APBN, BUMN bisa juga dari pihak swasta.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Ketua OJK Wimboh Santoso, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Wamenkeu Mardiasmo, Wakapolri Komjen Ari Dono, dan eselon 1 Lembaga Kepresidenan, serta undangan lainnya.(Nefan Kristiono)
