Bantah Pernyataan SBY, JK: Data BPS Adalah Valid Sesuai Standar Internasional

JAKARTA – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) soal angka kemiskinan sebesar 25,95 juta telah valid. Pernyataan ini sekaligus membantah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding bahwa penduduk Indonesia berkategori miskin mencapai 100 juta jiwa.

“Itu datanya BPS tentu valid. Tergantung ukuran yang kita pakai,” ujar JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (31/7).

JK mengatakan indikator yang digunakan BPS telah sesuai dengan standar internasional yang menggunakan ukuran pendapatan per bulan.

“Ada kurang lebih 15 faktor untuk mengetahui miskin atau tidak, rumahnya bagaimana, seperti itu,” katanya.

Kepala BPS Suhariyanto sebelumnya juga telah menegaskan bahwa angka kemiskinan itu diukur mengacu pada ketentuan Bank Dunia. Dalam menghitung kemiskinan antarnegara, kata dia, Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kesetaraan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) per hari.

Untuk Indonesia, angka konversi PPP merupakan banyaknya rupiah yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan dan jasa dengan jumlah yang sama dan dapat dibeli dengan US$ 1 di AS.

SBY menyampaikan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 100 juta jiwa tersebut usai bertemu Prabowo pada Senin (30/7) kemarin. Tingginya angka kemiskinan itu dinilai harus menjadi prioritas bagi presiden terpilih 2019. (ZN)