Bima Arya: Dana Kelurahan Itu Merupakan Suara dari Walikota

MATA INDONESIA, JAKARTA-Walikota Bogor Bima Arya Sugianto angkat bicara terkait polemik mengenai dana kelurahan yang disinyalir ada unsur politik di dalamnya. Menurutnya, dana kelurahan itu merupakan hasil dari curhat pemerintah kota se-Indonesia kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor pada Juli lalu.

Bima yang juga wakil ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu mengatakan presiden saat itu memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat. Nah saat itu dirinya bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasha ditunjuk sebagai juru bicara mewakili anggota Apeksi.

Dirinya bersama Syarif Fasha kala itu menjelaskan kepada Jokowi bahwa kebutuhan daerah perkotaan soal bantuan dana terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa dan kewenangan pemeliharaan jalan. Serta permohonan dana untuk kelurahan.

Setelah mendengarkan curhatan dari para wali kota. Presiden langsung merespon untuk memberi anggaran khusus kelurahan. Menurutnya, mengenai angagran kelurahan adalah suara para wali kota. Terlepas dari isu politik di tahun politik, bagi para wali kota anggaran untuk kelurahan tersebut adalah kebijakan yang memang ditunggu.

“Kami sambut baik. Tinggal pelaksanaanya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan,” katanya.

Rencananya dana kelurahan akan dicairkan pemerintah pusat pada Tahun 2019 dengan usulan dana Rp3 triliun pada APBN 2019. Pencairan dana tersebut pun menuai polemik karena bertepatan dengan tahun politik pemilihan presiden dan legislatif.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menyatakan semua fraksi di DPR, termasuk oposisi menyetujui perihal dana kelurahan itu.

Arsul mengatakan bahwa dana operasional Kelurahan itu sudah rampung dibahas dalam RAPBN tahun 2019 dan sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk oleh Partai Gerindra.

Ia menyarankan Partai Gerindra melontarkan kritiknya dalam rapat pembahasan RAPBN ketimbang mengkritik di luar parlemen untuk komoditas politik. (Tiar Munardo)