Luhut Usulkan Jokowi Untuk Restrukturisasi BUMN

JAKARTA (MI) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memiliki pekerjaan besar untuk melakukan pembenahan dikarenakan banyaknya dokumentasi yang tidak rapi. hal tersebut memberikan dampak dengan adanya gugatan tanah yang menyeret beberapa perusahaan.

Selain itu, banyaknya jumlah BUMN ini juga menjadi sorotan tersendiri bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut pun akhirnya menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar BUMN dapat diatur ulang, seperti dipangkas atau pun dijual. Dengan begitu, maka akan lebih menyehatkan iklim perekonomian di Tanah Air.
Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.

Oleh karena itu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN. Salah satu solusi yang ditawarkan ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.

“Harus di-restrukturisasi, dijualin, lepas aja. Masa sekarang ada BUMN, parkir aja dia urusin. Ya kasih private sektor lah. Menurut saya itu membuat ekonomi juga ngga bagus. Sekarang mau kita kerjakan itu,” jelas Luhut dalam sebuah acara di Jakarta, pada Selasa (26/9/2017).

Selain jumlah BUMN yang dinilai terlalu banyak, masih ada pula BUMN yang merugi baik itu karena kalah saing dan inefisiensi BUMN yang tengah restrukturisasi. Seperti diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan dividen BUMN mencapai Rp 43,6 triliun.

Sekitar Rp23,1 triliun dividen berasal dari 26 BUMN Tbk, Rp19,5 triliun dari BUMN non Tbk. Selain itu, Rp906 miliar dividen berasal dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan, dan Rp112 miliar berasal dari BUMN yang minoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Sebelumnya, Bank Dunia juga mengkritik dominasi BUMN di Indonesia. Bank Dunia menyatakan Pemerintah Indonesia tak seharusnya menempatkan BUMN bersaing langsung dengan swasta. Pemerintah harus mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan. (FC)