News
Erick Thohir: Soal Pajak Motor, Coba PKS Berhitung Dulu
Elite politik sebaiknya bijak dalam berkata dan bertindak, dan jangan asal memberikan janji yang mungkin tidak bisa ditepati.

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir menilai kebijakan atau janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang dinilai tidak realistis.
Menurutnya kebijakan tersebut bisa berdampak buruk bagi kestabilan negara Indonesia. Untuk itu ia meminta PKS untuk berhitung secara matematis sebelum menjanjikan sesuatu kepada rakyat. Jangan sampai janji tersebut menyesatkan dan mengecewakan rakyat, apabila tidak bisa direalisasikan.
“Saya mungkin bukan ahlinya. Tapi mungkin para pengusul hal-hal tadi coba berhitung dulu secara matematika, kan beliau pada pintar-pintar,” katanya.
Erick berpendapat bila PKS ingin menghapus pajak motor sebaiknya melihat dulu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Dilihat realitasnya bahwa pendapatan negara itu harus sama dengan pengeluarannya,” kata dia.
Erick berujar, elite politik sebaiknya bijak dalam berkata dan bertindak, dan jangan asal memberikan janji yang mungkin tidak bisa ditepati. Dirinya tak mau berkomentar banyak, hanya memohon untuk para pengumbar janji tersebut untuk berhitung bijak, dan mengingatkan jangan sampai Indonesia sama dengan Venezuela.
“Di Venezuela, elite politik menjanjikan sesuatu tapi negara tidak kuat menanggung beban itu. Lebih baik kita memberikan yang terbaik kepada rakyat sesuai kemampuan kekuatan negara kita. Toh mesti sabar,” katanya.
Lebih Lanjut Erick mengungkapkan, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kesembilan pada 2030 dan keempat terbesar pada 2040. Bangsa asing pun percaya akan prediksi tersebut.
“Raih mimpi setingginya untuk membangun Indonesia. Ini negara yang bagus dengan sistem yang sudah ada,” katanya.
Usulan penghapusan pajak kendaraan bermotor dilontarkan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf. Ia mengatakan perjuangan untuk meloloskan regulasi penghapusan pajak ini akan ditempuh pihaknya untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat.
Almuzammil menerangkan, pajak sepeda motor yang dimaksud pihaknya akan dihapus yakni meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil. Sementara pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.