MATA INDONESIA, JAKARTA – Sedih, kesal dan miris. Perasaan campur aduk itu mungkin dirasakan Faza Meonk, ketika hasil karyanya ‘dicuri’ oleh Partai Keadilan Sejahtera.
Tak hanya mencuri, video Si Juki pun dijiplak dan diedit untuk menjadi materi kampanye. Sialnya, video itu diambil tanpa seijin empunya.
Faza pun lantas meminta penjelasan dari PKS soal pencurian video Si Juki tersebut. Protes ini awalnya disampaikan Faza lewat Twitter.
Ia menjelaskan konten video yang diedit itu di bagian akhir, dan dipelintir jadi video kampanye PKS. “Jadi sebenarnya memang ada konten video Si Juki menjelaskan tentang pemilu, tentang pemilih pemula, bagaimana mengikuti pemilu. Nah, ending-nya video ini dipelintir dengan konten PKS, ada pernyataan ‘pilih PKS’. Suaranya juga di-dubbing, untuk konten kampanye ini lumayan niat,” kata Faza di Jakarta, Minggu 6 Januari 2019.
Faza pun mengaku kaget ketika pertama kali mengetahui konten Si Juki dipakai untuk kampanye. Sebagai pemilik hak cipta, dirinya kemudian mencari kontak beberapa petinggi PKS dan menghubungi mereka.
Di Twitter, Faza mengunggah penggalan chat WA dengan politikus PKS, Nasir Djamil dan Mardani Ali Sera. Kini, video-video si Juki yang mengandung unsur kampanye PKS sudah dihapus.
Bahkan diakuinya ada pula seorang pengguna Facebook yang mengaku sebagai pengedit video itu lalu meminta maaf. “Kalau saya pribadi, ketika saya bikin tweet, banyak yang bilang, banyak karya seniman Indonesia dipakai caleg tanpa izin. Banyak caleg yang ingin kelihatan kreatif tapi hanya catut yang menarik di internet. Concern saya jadi berubah,” ucapnya.
Faza berharap semua partai-partai, termasuk PKS mengedukasi caleg-calegnya soal hak cipta. Pernyataan resmi dari PKS, diharapkan Faza, juga bisa memperjelas masalah ini.
“Kenapa saya ingin ada klarifikasi dari PKS. PKS sebenarnya, mereka tidak mengakui itu official dari mereka. Oh, itu bikinan luar PKS. Ketika saya blow up, ini ada yang lain mengadu. Concern saya, partai harusnya bisa edukasi para calegnya. Kampanye kreatif seharusnya bikin sendiri. Yang ada di internet bukan berarti gratis,” kata dia.
“Kalau itu bukan anggota PKS (yang membuat), buat saja pernyataan resminya. Kalau PKS ada pernyataan resmi, jadi clear semua,” ujarnya lagi.
