MATA INDONESIA, JAKARTA – Berdasarkan hasil survei terbaru, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mayjen (Purn) Soedarmo, menyebut sebanyak 19,4 PNS di Indonesia tak setuju dengan Pancasila.
Jelas saja masalah ideologi ini mengejutkan banyak pihak. Apalagi PNS merupakan sebuah posisi penting untuk pengabdian kepada negara, termasuk kepada ideologi bangsa yakni Pancasila.
“Ini yang menjadi sebab turunnya ketahanan nasional di negara ini,” ujar Soedarmo di kantor Lembaga Persatuan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu 17 November 2018.
Data 19,4 persen PNS yang anti Pancasila itu didapatkan dari hasil survei Alvara Research yang berlangsung pada 10 September sampai 5 Oktober 2017 di enam kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Dalam survei tersebut melibatkan 1.200 responden dari kalangan PNS dan profesional di BUMN dengan batas usia antara 25 sampai 40 tahun. Alvara juga melakukan survei kepada 1.097 milenial yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia.
Selain 19,4 persen PNS anti Pancasila itu, survei juga menunjukkan 40,9 persen milenial Muslim Indonesia berorientasi nasionalis-religius, 35,8 persen berorientasi nasionalis dan 23,3 persen berorientasi religius.
Soedarmo mendorong ormas-ormas moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk membendung penolakan terhadap Pancasila tersebut.
“Inilah bagaimana mana kita harus membenahi segera,” tutur Soedarmo saat konferensi pers. (Ryan)
