Indonesia-Malaysia-Thailand Sepakat Kurangi Ketergantungan Pada Dolar AS

Jakarta (MI) – Bank Indonesia (BI) bersama Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BoT) telah menyepakati untuk tidak ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi perdagangan bilateral antar negara dengan meluncurkan local curency settlement (LCS) framework di gedung BI Jakarta, Senin (11/12/2017). Hal ini dinilai lebih mudah dan lebih efisien untuk ketiga negara ini.

Berdasarkan data yang ada, saat ini untuk transaksi perdagangan masih menggunakan dolar AS. Contohnya, ekspor dari Indonesia ke Thailand harus melewati beberapa tahap seperti, Rupiah harus dikonversi ke Dolar AS baru kemudian diubah ke Thailand Baht, begitupun sebaliknya.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, dengan kerja sama ini diharapkan perdagangan bilateral antar negara bisa lebih baik sehingga diversifikasi dari mata uang untuk transaksi ekspor dan impor Indonesia akan lebih beragam.

Agus mengatakan bahwa kerja sama ini secara efektif akan dilakukan pada 2 Januari 2018 mendatang. Kemudian dia menjelaskan, ini adalah upaya berkelanjutan untuk mendorong penggunaan mata uang rupiah, ringgit dan baht secara lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi antara ketiga negara.

Agus menambahkan, setelah kedua negara tersebut, BI akan menggandeng negara lain untuk memperluas kerja sama ini.

“Soal ini kami akan lihat, ada 10 negara yang memiliki hubungan ekspor impor yang besar dengan Indonesia. Kami akan membuka kemungkinan untuk memperluas ini yang kami awali dengan Malaysia dan Thailand,” kata Agus.

Agus mengatakan, ada potensi untuk bekerja sama dengan negara seperti China, Eropa hingga Jepang. Menurut Agus kerja sama ini harus dengan kesiapan kedua negara. Dia menjelaskan, LCS ada tiga jenis yaitu, sepenuhnya difasilitasi oleh bank sentral, kedua difasilitasi bank komersial dan ketiga hybrid yakni gabungan antara otoritas dengan bank komersial.

“Untuk kerja sama kali ini, kami ambil yang ketiga, maka bank sentral menunjuk bank komersial untuk operasional dan bank sentral memonitor,” jelasnya. (AVR)