Indonesia Minta ASEAN Perkuat Kemampuan Redam dan Cegah Konflik di Kawasan

Jakarta (MI) – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta ASEAN memperkuat kemampuan untuk meredam dan mencegah sengketa dan konflik bersenjata di kawasan lewat badan rekonsiliasinya, yakni ASEAN Insitute for Peace and Reconciliation (AIPR).

“Tantangan yang dihadapi ASEAN dalam proses pembangunan komunitas, seperti ekstremisme dengan kekerasan dan konflik internal bersenjata harus diatasi dan diantisipasi. Di sini lah AIPR diharapkan bisa memainkan peran strategisnya,” kata Retno seusai menyaksikan penandatangan Perjanjian Keketuaan AIPR di Jakarta, Kamis (1/2/2018).

AIPR dibentuk atas mandat kepala negara anggota ASEAN dalam KTT ke-21 di Phnom Penh, Kamboja, pada 2012 lalu. AIPR baru resmi beroperasi tahun ini setelah Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah dan menyediakan kantor kesekretariatannya di Jakarta.

Retno mengatakan penandatangan perjanjian hari ini merupakan puncak proses operasional Sekretariat AIPR untuk memulai tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu badan ASEAN, AIPR diharapkan dapat memberikan solusi sengketa atau konflik di kawasan. Institusi akan mengumpulkan pengalaman dan pelajaran terbaik penyelesaian konflik yang pernah dialami negara anggota dan menjadikannya instrumen atau cara mencegah hingga menyelesaikan konflik di kawasan.

Indonesia, tutur Retno, memandang AIPR sebagai salah satu institusi penting mendukung ASEAN menghadapi berbagai tantangan perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan. AIPR juga merupakan penggerak perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan.

Direktur Eksekutif AIPR, Rezlan Ishar Jenie, berharap lembaga yang baru ia pimpin selama tiga bulan ini bisa memberikan kontribusi positif dan signifikan menjaga stabilitas di kawasan. Mantan Duta Besar RI untuk Perancis itu mengatakan AIPR akan memaksimalkan mandatnya untuk mencari solusi penyelesaian konflik melalui pengalaman terbaik di kawasan. (AVR)