MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi segera memerintahkan Panglima TNI untuk menjaga alat-alat pendeteksi tsunami. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo usai menyampaikan usulan itu dalam rapat terbatas dengan Presiden dan menjadi gebrakan pertamanya dalam jabatan baru itu.
“Harus diamankan unsur TNI. Karena kalau alat ini tidak berfungsi, maka mata dan telinga masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai tidak mendapatkan informasi,” kata Kepala BNPB Doni Munardo di Jakarta, Senin 14 Januari 2019.
BNPB, menurut Doni, akan berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk mendata alat deteksi tsunami yang rusak. Pemasangannya mengacu pada data pakar geologi dan vulkanik.
Kepala BNPB mengungkapkan pakar geologi dan kegempaan menjelaskan terdapat dua wilayah di Indonesia yang paling rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa bumi akibat pergeseran lempeng ataupun peristiwa vulkanik.
Keduanya adalah pantai Selatan Pulau Jawa hingga ke Selat Sunda, dan kawasan pantai Barat Pulau Sumatera.
Presiden Jokowi juga meminta BNPB untuk memasang tanda peringatan rawan bencana alam di beberapa tempat yang rentan terjadi.
Doni menegaskan pengungkapkan itu bukan untuk menakut-nakuti masyarakat setempat. Dia ingin mereka sadar bahwa kita berada dan hidup di atas cincin api dan di atas patahan lempeng bumi yang setiap saat bisa saja terjadi gempa maupun tsunami.
Dalam rapat terbatas soal penanganan tsunami itu presiden menilai sistem peringatan dini perlu selalu dievaluasi di lapangan, dibarengi dengan pengujian dan pengorganisasian sistem tersebut agar terus dalam kondisi baik. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalisasi timbulnya korban bencana alam.
Sedagkan untuk pendidikan kebencanaan, presiden juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mulai memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah dan masyarakat umum.
