Ini Dia Solusi Alumni UGM Soal Beras Nasional

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Heboh soal beras nasional membuat alumni Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) bersuara. Mereka mengharapkan pemerintah membenahi kebijakan perberasan nasional. Salah satunya mengintegrasikan kembali kebijakan di hulu, tengah, dan hilir.

“Dengan cara menyediakan anggaran baru yang mencukupi bagi penyaluran beras hasil pengadaan harga pembelian pemerintah (HPP) dan stok yang dikelola Bulog,” demikian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Dr. Jamhari saat membacakan rekomendasi alumni fakultas itu di Yogyakarta.

Apabila anggaran baru sulit diadakan maka perlu dikembalikan anggaran rastra (subsidi pangan) yang sekarang sudah berubah menjadi bantuan sosial (bansos). Jika hal tersebut juga sulit dilakukan maka bansos perlu diintegrasikan dengan program ketahanan pangan yaitu kewajiban penyaluran bansos dalam bentuk natura atau beras.

Karenanya perlu regulasi baru dalam penyaluran bansos tunai dengan cara merevisi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017.

Dalam siaran pers Senin 24 September 2018 Jahmari juga menyampaikan rekomendasi lain yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Hal itu adalah menekankan satu data perberasan yang akurat.

Untuk melakukan impor beras setidaknya pemerintah dan Bulog menggunakan tiga acuan utama, yakni produksi beras nasional, harga, dan stok.

Menurut alumni UGM itu stok harus selalu dihitung untuk kebutuhan satu tahun plus 2-3 bulan berikutnya.  Bulog bersama pemerintah harus cermat menghitung stok dan produksi beras.

Selanjutnya evaluasi impor beras juga perlu dilakukan setiap saat dengan mempertimbangkan posisi ketersediaan beras di Bulog.

Selain itu, perlu segera dibentuk Lembaga Pangan Nasional seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012. Tujuannya untuk menekan persoalan koordinasi antara lembaga perberasan maupun kebijakannya. Tidak hanya itu, antar lembaga pemerintah diharapkan dapat bersinergi satu sama lain.

“Kebijakan yang diambil harus bermuara kepada kesejahteraan rakyat, terutama petani,” ujar Jamhari.