MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) fair dalam menangani atau menerima aduan laporan pelanggaran HAM. Harapan itu disampaikan mengingat manusia aparat pemerintah juga sering menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.
Kata JK, selama ini cenderung banyak pihak menuding yang melanggar HAM selalu pemerintah. “Tapi ada yang dilupakan, bahwa ada juga masyarakat melanggar HAM, membunuh tanpa alasan kepada semua orang yang ada, termasuk pekerja-pekerja Trans Papua beberapa waktu lalu,” kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa 12 Desember 2018.
Terkait kasus pembunuhan terhadap pekerja-pekerja yang sedang melaksanakan proyek pemerintah di Kabupaten Nduga itu merupakan pelanggaran hukum yang berat. Untuk itu, Wapres berharap Komisi Nasional (Komnas) HAM akan fair untuk menangani masalah-masalah seperti itu.
Sehingga pemerintah bukan hanya dalam posisi selalu tertuduh tapi pemerintah juga menjadi korban daripada hak asai manusia tersebut. “Inilah tentu hal-hal yang menjadi pemahaman kita bagaimana secara bersama-sama kita menghargai itu,” ujar Wapres.
Mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, JK mengemukakan bahwa tidak mudah untuk mengungkap peristiwa-peristiwa 20-30 tahun yang lalu. Sulitnya mengungkap kasus pelanggaran HAM juga dialami Amerika Serikat (AS) yang belum bisa menentukan siapa yang membunuh Kennedy. “Apa kurangnya FBI, apa kurangnya seluruh aparat di Amerika tapi juga tidak bisa menentukan siapa sebenarnya yang membunuh Kennedy,” ucapnya.
Namun bukan berarti pemerintah melepaskan tanggung jawab. Karena itulah maka posisi Komnas HAM disini adalah sangat strategis untuk bersama-sama pemerintah untuk menjaga hal-hal tersebut.
