MATA INDONESIA, JAKARTA – Soal polemik utang Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan semuanya terbayar. Bahkan saat krisis 1998 tetap mampu dibayar meskipun dibantu International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional.
“Dari pengalaman sejak pemerintahan Pak Harto, Ibu Mega, Pak Gus Dur itu semua bisa dibayar utang yang ada. Kecuali saat krisis (1998) karena dibantu IMF,” ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa 29 Januari 2019.
Jadi jangan persoalkan lagi besar atau kecilnya utang, menurutnya selama bisa dibayar tidak ada masalah.
Dia juga menegaskan tidak ada negara yang tidak berutang. Jepang sekalipun berutang ke lembaga-lembaga penyedia utang yang ada di negera tersebut.
Sementara Indonesia tidak memiliki lembaga-lembaga seperti itu di dalam negeri. Maka perlu bantuan negara lain atau lembaga multilateral.
Indonesia menurut JK telah membukti sebagai negara yang displin soal utang karena selalu membayar tanpa lewat tenggat yang ditetapkan.
Dengan tegas JK menyatakan suatu negara tidak bisa berkembang cepat tanpa utang. Sebab dia harus membangun.
Total utang pemerintah pusat selama 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka itu meningkat 10,59 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama atau sepanjang 2017 yang sebesar Rp 3.995,2 triliun.
Sebelumnya di tempat berbeda Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya tersenyum ketika ditanya soal julukan Menteri Pencetak Utang.
Julukan itu dilontarkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat pidato di hadapan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTISI) di Gedung Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu 26 Januari 2019.
“Utang numpuk terus kalau menurut saya jangan disebut lagi ada Menteri Keuangan tapi Menteri Pencetak Utang. Bangga gitu ngutang. Yang suruh bayar orang lain,” kata Prabowo.
