Kepala BNPT: Teknologi Informasi Banyak Pengaruhi Berkembangnya Radikalisme di Masyarakat

Jakarta (MI) – Perkembangan radikalisme baik secara langsung maupun melalui jaringan media sosial semakin sulit dibendung. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bersinergi untuk melakukan pencegahan terorisme secara terprogram dan berkesinambungan.

Untuk mengetahui seberapa besar potensi radikalisme di masyarakat, BNPT bersama The Nusa Institute mengadakan survei nasional daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di 32 provinsi di Indonesia selama tahun 2017. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, survei nasional ini merupakan bagian upaya BNPT memberdayakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang ada di 32 provinsi.

“Ada lima daerah yang tidak kita duga sebelumnya ternyata potensi radikalnya cukup tinggi,” ujar Suhardi, Selasa (28/11/2017).

Suhardi menjelaskan, survei nasional ini juga untuk memotret secara lebih dekat tentang kemampuan masyarakat menangkal perkembangan radikalisme agar tidak sampai berkembang.

“Secara khusus, survei nasional ini menguji beberapa variabel yang bisa dijadikan sebagai daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, baik dalam dimensi pemahaman, sikap maupun tindakan. Variabel-variabel tersebut yaitu kepercayaan terhadap hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, keadilan, kebebasan, profil keagamaan dan kearifan lokal,” jelasnya.

Suhardi menyebut dari hasil survei yang melibatkan sebanyak 9.600 responden ini terlihat sudah cukup memprihatinkan. Apalagi angka yang perlu diwaspadai yaitu angka 58 dari rentang 0-100.

“Artinya memang paham itu dengan seiring kemajuan teknologi informasi digital yang luar biasa itu ternyata banyak sekali pengaruhnya. Dan itu banyak sekali variabelnya. Oleh sebab itu dengan melihat data hasil survei kita butuh peran serta dari 34 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait,” tegasnya.

Untuk itu, menurut Suhardi, BNPT sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengoordinasikan keseluruhan K/L yang terlibat dalam masalah pencegahan paham radikal terorisme ini, akan membuat tabel mengenai apa peranan dari K/L terkait.

“Contohnya apa sih peranan Kemendikbud dan apa peranan Kemenag. Nanti kita bisa secara bersama memberikan treatment yang benar, solusi yang terbaik kalau kita tidak mampu mengidentifikasi dari awal masalahnya. Jadi masing-masing daerah punya treatment yang pas dengan ini,” katanya. (AVR)