Mataindonesia.id, Banten – Deklarasi #gantipresiden2019 di Kota Serang, Banten mendapat penolakan dari berbagai pihak. Keluarga keturunan (dzuriyat) Kesultanan Banten pun menolak penggunaan Makbaroh Sultan Maulana Yusu yang merupakan tanah leluhurnya dijadikan untuk kegiatan deklarasi tersebut. Lokasi deklarasi dinilai memiliki nilai sejarah dan sakral bagi umat Muslim Di wilayah tersebut.
“Makbaroh Sultan Maulana Yusuf bukan lokasi untuk kegiatan politik praktis yang akan mengganggu peziarah.” tegas Dzurriat Sultan Maulana Yusuf, Tb Cecep Natakama.
Penolakan rencana deklarasi #2019GantiPresiden tersebut disampaikan TB Saparudin dan TB.Cecep Natakama dan H Yusuf Riandi yang merupakan Dzurriat Sultan Maulana Yusuf Banten. Kedua pengurus Dzurriat Kesultanan Maulana Yusuf Banten ini mengungkapkan bahwa Kenadziran Kesultanan Maulana Yusuf tidak pernah memberikan izin tempat untuk deklarasi #2019GantiPresiden. Bahkan ditegaskan, pihaknya juga tidak pernah dilibatkan atau diajak musyawarah oleh panitia kegiatan deklarasi. Selain itu, kegiatan deklarasi ini dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan dan gesekan pada masyarakat
“Oleh karenanya, kami Keluarga Besar Dzurriat meminta Polres untuk menyampaikan kepada Polda Banten agar tidak memberikan izin atas kegiatan tersebut demi menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayah kami,” imbuh keduanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Serang juga menolak izin deklarasi dukungan tagar 2019 ganti presiden dengan alasan lokasi tersebut dipersiapkan untuk pawai obor asian Games 2018 dan perayaan Kemerdekaan RI ke – 73.
Sementara itu, Kapolres Serang AKBP Komarudin mengatakan sampai pihak kepolisian belum menerima surat pemberitahuan mengenai agenda deklarasi tersebut. Pada Jumat, 10 Agustus, Stadion Maulana Yusuf pun rencananya digunakan untuk agenda pawai obor Asian Games.
“Belum ada terima laporan, izin keramaian pun belum. Yang di stadion kan memang harus steril karena digunakan untuk persiapan Asian Games,” pungkasnya. (FR/JF/RS)
Source: poskotanews
