MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk menjaga stabilitas nasional, Gubernur atau kepala daerah lainnya diminta tidak cukup berkomunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah semata. Mereka wajib bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan tokoh agama dan adat setempat.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghadiri acara silaturahmi Gubernur NTT bersama Bapak Uskup, Imam, Biarawan, dan Biarawati se Keuskupan Atambua.
“Kehadiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di dalam lingkungan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas. Pak Gubernur tidak cukup berkomunikasi dengan Forkopimda saja, peran tokoh agama dan tokoh adat itu yang menjadi kuncinya,” kata Tjahjo beberapa waktu lalu di Keuskupan Atambua
Peran penting tokoh agama dan tokoh adat juga ikut memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan terkait kemajuan jalannya pemerintahan. Apalagi pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk mereka menyuarakan aspirasi, setiap agama dan setiap suku adat, demi kemajuan bangsa Indonesia.
Tjahjo berharap para tokoh tersebut dapat mengawal bersama jalannya organisasi masyarakat yang ada di sekitar kita. “Saya menitipkan pesan dan berharap agar tokoh agama dan tokoh adat dapat ikut serta mengawasi dan mengawal jalannya kegiatan Organisasi Masyarakat yang ada di sekitar kita,” kata Tjahjo seraya menambahkan dari total 390 ribu lebih ormas yang tercatat oleh Pemerintah, masih ada yang belum tercatat namun sudah beraktifitas.
Pada kesempatan itu, Tjahjo juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya pelayanan yang sudah diberikan oleh TNI dan Polri yang memiliki jejaring sampai tingkat desa. “Laporkan segala hal yang tidak sesuai dengan aturan, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita ikut serta dan aktif,” kata Tjahjo.
