Pemerintah Bangun 3 Infrastruktur Besar Tanpa APBD

Jakarta (MI) – Pemerintah akan terus berupaya untuk mencari solusi pembiayaan bagi proyek-proyek strategis, terutama untuk proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), proyek-proyek tol dan berbagai proyek energi di Aceh yang bernilai total hingga Rp10 triliun. Pembiayaan bagi proyek-proyek strategis tersebut akan dilakukan melalui skema pembiayaan yang tidak melibatkan keuangan negara.

“Pemerintah akan terus mengupayakan dana untuk membiayai bagi ketiga proyek besar tersebut dengan menggunakan skema Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA) atau melalu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan peranan sektor swasta,” papar Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Jakarta, Senin (04/09).

Bambang mengemukakan, total biaya yang dibutuhkan untuk membiayai proyek pembangunan BIJB mencapai Rp2,1 triliun. Kemudian PT Waskita Toll Road berencana melakukan divestasi sebagian kepemilikan saham di sembilan ruas tol untuk membiayai berbagai proyek tol baru bernilai Rp69,84 triliun. Sementara itu, total biaya yang diperlukan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Meulaboh, Aceh, mencapai Rp7,1 triliun.

“Total nilai investasi di ketiga proyek tersebut mencapai Rp79 triliun rupiah, dimana Rp10 triliun diantaranya yang akan dibiayai melalui skema PINA dan KPBU hingga kuartal ketiga 2017 ini,” tukas Bambang.

Bambang menjelaskan, langkah yang disebut sebagai creative financing scheme (skema pembiayaan kreatif) tersebut merupakan solusi pemerintah di dalam mengatasi keterbatasan APBN. Disamping itu, hal tersebut juga sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).

Bambang mengungkapkan, skema pembiayaan kreatif yang akan diterapkan untuk proyek BIJB Kertajati akan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan. Untuk itu, Pemda Jabar dan Kementerian Perhubungan saat ini sedang memproses penerbitan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) bernilai Rp950 miliar.

Untuk pelaksanaan rencana tersebut, Pemda Jabar dan Kementerian Perhubungan dibantu oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, sebagai penasihat keuangan, dan PT Danareksa Investment Management, sebagai manajer investasi.

Selanjutnya, demikian Bambang, PT Waskita Toll Road yang akan menggarap beberapa proyek tol baru akan mendapatkan pembiayaan dengan melepas sebagian kepemilikan saham di sembilan perusahaan pengelola jalan tol bernilai total Rp8 triliun. Proses divestasi tersebut dibantu oleh PT Danareksa Securities, PT CIMB Securities, PT BNI Securities, serta pihak lain seperti LMAN, PT PII, dan BNI.

“Sedangkan pembiayaan untuk pembangunan PLTU berkapasitas 2×200 megawatt (MW) di Meulaboh, Aceh akan dilakukan melalui penerbitan perpetuity notes maupun RDPT bernilai Rp1 triliun. Pemenuhan ekuitas pembiayaan tersebut dibantu oleh PT Danareksa Capital,” ujar Bambang.

Bambang menegaskan, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif agar pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan saat ini tidak membebani APBN.

Pemerintah saat ini memiliki beberapa instrumen baru untuk percepatan proyek infrastruktur dan creative financing, yaitu RDPT infrastruktur, perpetuity notes, IDR global bonds, dan infrastructure project bonds.

Perpetuity notes adalah surat berharga yang diterbitkan tanpa ada masa pelunasan dan pembayaran kuponnya dilakukan secara periodik untuk selamanya sehingga dana yang masuk bisa digunakan memperkuat ekuitas jangka panjang perusahaan dalam membangun proyek-proyek infrastruktur. (FC)