Petugas Pengaman Pilkada Tewas Di Tembak Kelompok Tak di Kenal di Punyak Jaya

MATAINDONESIA.ID – Pasukan keamanan pemilihan gubernur-wakil gubernur yang bertugas di Distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya, Papua dihadang dan ditembak kelompok tak dikenal pada Selasa (27/6). Setidaknya tiga orang meninggal dalam peristiwa tersebut.

Ketiga korban tersebut adalah kepala Distrik Torere Obaja Froaro dan dua anggota polisi yaitu Ipda Jesayas H. Nusi dan Brigpol Sinton Kabarek, keduanya anggota Polres Puncak Jaya.

Insiden penembakan terhadap petugas pengamanan pilkada gubernur Papua itu terjadi saat kepala Distrik Torere bersama sembilan anggota Polri yang dipimpin Ipda JH sedang membawa surat suara. Mereka menumpang perahu motor, namun di tengah perjalanan diadang dan ditembaki orang tak dikenal.

Selain menyebabkan tiga orang meninggal dunia, penembakan itu juga sempat mengakibatkan tiga anggota polisi tidak diketahui nasibnya. Sementara empat anggota lainnya selamat.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli mengatakan tujuh anggota Polri yang bertugas mengamankan logistik di Distrik Torere selamat dalam insiden pengadangan.

“Tujuh anggota polisi selamat, termasuk tiga anggota yang sebelumnya dilaporkan hilang,” kata Irjen Pol Boy Rafli di Jayapura, Kamis (28/6).

Boy Rafli mengatakan saat ini ketujuh anggota yang selamat berada di Polsek Dabra, wilayah Polres Mamberamo Raya. Mereka akan dievakuasi ke Jayapura bersama dua jenazah polisi.

Ketujuh anggota yang selamat yakni Bripka Maks Anjonderin, Brigpol Steven Auparay, Bripda Daniel Tambunan, Bripda Firmansah, Brigpol Yusuf Toding, Brigpol Mulyadi dan Briptu Petrus Imbiri.

Pilgub Papua diikuti dua pasang calon gubernur-wakil gubernur. Pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Swae (Josua) mendapat nomor urut 2.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengakui sejumlah daerah terpantau rentan konflik selama penyelenggaraan pilkada pada Rabu (27/6). Pihaknya juga sudah memetakan beberapa daerah rawan konflik berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga membentuk tim khusus untuk memantau pemungutan dan penghitungan suara di 17 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang dianggap rawan konflik dan kecurangan selama penyelenggara pilkada serentak.

17 provinsi yang dipantau itu di antaranya Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara untuk kabupaten/kota di antaranya yakni Magelang, Empat Lawang, Bogor, Pidie Jaya, dan Tangerang.

Pilkada serentak kali ini digelar di 171 daerah. Rinciannya, 17 provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 115 kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 39 kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.