MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo tengah mencari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Nantinya, pengisi jabatan perwira bintang empat itu akan menggantikan Jenderal TNI Mulyono.
Agar tak salah pilih, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia untuk memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon KSAD kepada Jokowi.
“Tujuannya agar KSAD terpilih punya komitmen yang tinggi dalam mendukung agenda-agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan agenda reformasi TNI,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf di Jakarta, Jumat 16 November 2018.
Diketahui, masa jabatan KSAD Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon KSAD baru. Koalisi Masyarakat Sipil memandang proses pergantian KSAD sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon KSAD yang baru.”Dalam organisasi TNI, pergantian KSAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Karena itu dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi dan misi Panglima TNI dan Presiden,” katanya.
Menurut dia, pemilihan KSAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya. “Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke Presiden dalam rangka mendapatkan calon KSAD yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia,” kata Al Araf. (Puji Christianto)
