Penggantian Panglima TNI Hak Prerogatif Presiden

Jakarta (MI) – Pergantian Panglima TNI mulai dibicarakan jelang Jenderal Gatot Nurmantyo pensiun bulan Maret 2018. Presiden Joko Widodo diimbau untuk memilih pengganti Gatot dari matra Angkatan Laut mengingat Indonesia ingin mewujudkan negara maritim terbesar.

Anggota Komisi I DPR  Sukamta mengatakan pemilihan Panglima TNI murni hak prerogatif presiden, pihaknya  mempersilakan kebijakan Jokowi dalam menentukan calon pengganti Jenderal Gatot, hanya saja  Sukamta memberi usul untuk Panglima setelah ini, bisa diambil dari matra laut., ujarnya (22/11).

“Kalau matra mana terserah Presiden aja sesuai kebutuhannya. Tapi kan beliau ingin agar Indonesia menjadi negara maritim terbesar, bagusnya sih dari AL,” tuturnya.

Namun tetap saja Sukamta mengembalikan keputusan kepada Presiden soal calon pengganti Jenderal Gatot itu. Komisi I sebagai komisi yang membidangi pertahanan akan turut memberi pertimbangan resmi.

Mengenai wacana pergiliran angkatan, Sukamta juga menyerahkannya kepada Jokowi. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pergiliran angkatan memang dilakukan, namun tidak ada aturan rigid mengenai hal tersebut dan Presiden Jokowi kembali memilih dari matra Angkatan Darat saat Jenderal (Purn) Moeldoko pensiun dan digantikan oleh Jenderal Gatot. Isu-isu pergiliran angkatan pun kembali muncul setiap ada rencana pergantian Panglima TNI.

Menurut Sukamta dari angkatan apa yang akan menjadi panglima itu sekarang agak kurang relevan karena saya kira yang paling penting untuk menjadi pertimbangan adalah kebutuhan lapangan untuk menjaga dan mengamankan NKRI, Presiden yang jauh lebih tahu kebutuhannya terkait pergantian Panglima TNI ini. “Sehingga Presiden memiliki kebebasan penuh untuk menunjuk siapa saja yang dianggap paling pas untuk menjadi Panglima TNI dan kapan penggantian perlu dilakukan,” tambahnya.

Kandidat Panglima TNI harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat sebagai kepala Staf. Untuk diketahui, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) saat ini adalah Marsekal Hadi Tjahjanto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yakni Jenderal Mulyono, lalu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yaitu Laksamana Ade Supandi.

Sementara itu Ketua Komisi I DPR TB.Hasanudin mengatakan sampai hari ini belum, kita berharap segera karena masa sidang sekarang ini tidak lebih dari satu bulan. Desember kita sudah reses lagi, padahal itu memerlukan waktu 2 minggu. Mulai masuk ke pimpinan DPR. kemudian dibawa ke Paripurna, kemudian di Bamus, kemudian di Komisi I, kemudian menyiapkan fit and proper test, dikembalikan ke DPR untuk diparipurnakan. Itu 2 minggu,  Politikus PDIP itu pun menyarankan untuk pengganti Panglima TNI kali ini datang dari matra Angkatan Udara (AU). Alasannya adalah karena pergiliran angkatan, ungkapTB Hasanudin, Rabu (15/11). (TGM)