Rapat Paripurna DPR Setujui Marsekal Hadi Tjahjanto Menjadi Panglima TNI

Jakarta (MI) – Pimpinan DPR bersama Badan Musyawarah (Bamus) menggelar rapat membahas penjadwalan rapat paripurna hari ini terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Hakim MK dan beberapa RUU.

“Ya betul rencananya jam 10 ini ada undangan rapat bamus untuk mengagendakan karena ada surat dari Komisi I dan Komisi III terkait penjadwalan rapat pengambilan keputusan dalam hal ini uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I itu untuk Panglima TNI yang kemarin sudah dilaksanakan,  Komisi III terkait MK perpanjangan waktu saudara Ketua MK yang ada sekarang dan beberapa RUU,”  ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Soal uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Fadli menilai Marsekal Hadi Tjahjanto sudah teruji dan telah memenuhi persyaratan, salah satu syarat menjadi Panglima TNI adalah pernah menjabat atau sedang menjabat aktif sebagai kepala staf.

Fadli  juga memberikan masukan terkait kebijakan prioritas yang harus dilakukan Hadi jika telah dilantik menjadi Panglima TNI untuk memperkuat pertahanan terhadap konflik di kawasan perbatasan dan mengantisipasi gerakan separatis.

“Menurut saya adalah memperkuat pertahanan menghadapi berbagai macam potensi konflik yang ada secara teritorial yang kita lihat di Laut China Selatan. Dan juga separatisme dan juga berbagai isu lain yang mungkin di luar satu ancaman konvensional dan semakin banyak karena globalisasi, asimectric warfare dan lain-lain gitu,” tandasnya.

Sebelumnya Komisi I DPR telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru,  keputusan itu disampaikan setelah Hadi melewati uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI. (TGM)