Soal Penegakan Hukum, Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Tak Menjanjikan

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kelemahan dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden dalam penegakkan hukum belum terlihat menjanjikan di mata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Keduanya, Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo – Sandiaga tidak menunjukkan strategi penegakkan hukum di birokrasi karena di masing-masing rombongan itu memiliki barisan yang bermasalah hukum.

“Birokrasi kita itu semua bisa diperjualbelikan, birokrasi dikooptasi kekuatan politik. Apa yang dijanjikan oleh dua pasangan ini? Tidak ada. Padahal di sana masalahnya, di samping yang diselesaikan di pengadilan semua capres menjanjikan itu, namun tidak ada,” ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Jakarta Selasa 22 Januari 2019.

Menurut dia selama ini korupsi seakan-akan hanya terjadi di pengadilan, padahal ada juga di birokrasi dan terkooptasi politik. Masalahnya tidak ada yang menunjukkan strategi bagaimana membersihkan birokrasi tersebut.

Selain itu dia menilai untuk urusan korupsi masa lalu, ada hakim, jaksa dan polisi yang ingin berbuat baik namun tidak bisa karena diteror masa lalu misalnya ada Kepala Kejaksaan Tinggi dipecat karena ingin mengungkap sebuah kasus.

Menurut dia siapa yang bisa menjanjikan penyelesaian seperti itu karena adanya sikap saling sandera dan dirinya pernah mengusulkan adanya potong pejabatnya dan sistem pengontrolan bersama.