MATA INDONESIA, JAKARTA – Gerakan separatis The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menyikapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah akan mencegah segala bentuk gerakan separatis di wilayah NKRI, termasuk petisi tersebut.
Pencegahan yang bakal dilakukan pemerintah yakni melalui jalur diplomat atau senjata. “Siapa yang mau mengambil langkah-langkah seperti separatis itu ya dicegah. Apa dicegah (dengan jalur diplomatis) kalau masih dengan cara-cara yang diplomatis. Tapi kalau sudah menggunakan senjata, ya, dibalas dengan senjata,” ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 29 Januari 2019.
JK menambahkan pemerintah pun tidak tinggal diam dengan petisi separatis Papua Barat yang dikirim ke PBB. Hal ini karena wilayah NKRI sudah bersepakat untuk bersatu.
“Termasuk Papua, termasuk Aceh, Sumatera, Sulawesi, itu kita merdeka sama-sama bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya.
JK mengungkapkan, dalam praktiknya, TNI memang sudah dilibatkan untuk terjun langsung menangani gerakan separatis atau kelompok kriminal bersenjata di Papua. Separatis di Papua, dikatakan JK, bukan lagi kriminal biasa.
“Kalau kita lihat kemarin lagi (penyerangan pekerja jembatan Trans Papua), yang tewas kan prajurit TNI. Jadi memang tentara ditugaskan di wilayah itu karena ini memang bukan kriminal biasa, ini separatis. Jadi kalau separatis itu tentara boleh masuk,” ujarnya.
Sebelumnya ULMWP mengklaim petisi itu telah ditandatangani oleh sekitar 1,8 juta orang. Petisi itu diserahkan ULMWP kepada Ketua Dewan HAM PBB Michelle Bachelet.
