Wiranto Ingatkan Masyarakat Taat Hukum Dalam Demontrasi Masalah Rohingya

Jakarta (MI) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan  agar masyarakat taat hukum dalam berdemontrasi, hal tersebut disampaikan Wiranto terkait rencana aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di Kedubes Myanmar pada Rabu (6/9).

Wiranto juga  kembali mengingatkan masyarakat, agar aksi tersebut harus mengantongi izin dari pihak berwenang serta mengikuti aturan yang berlaku, salah satunya dengan tidak membawa bahan peledak.  Bila ternyata tidak mengikuti aturan tidak akan segan-segan memerintahkan pihak berwenang untuk menangkap peserta aksi demo yang menggunakan bom.

“Kalau sudah pakai bom, pakai bahan peledak, itu bukan demo tapi sudah merusak. Tetap kita tangkap,” ujar Wiranto yang ditemui di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa (5/9)

Aksi demonstrasi di depan Kedubes Myanmar, telah dilakukan sejumlah kelompok masyarakat sejak akhir pekan lalu. Unjuk rasa ini muncul sebagai akibat terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa kasus Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, bukanlah konflik agama.

Said Aqil meminta agar masyarakat menyikapi secara jernih apa yang terjadi di Rohingnya, Myanmar, dikatakannya bahwa umat Islam Rohingya memang banyak yang menjadi korban dalam kekerasan di Rakhine, Myanmar, itu.

“Kita turut bersedih. Namun, jangan sampai hal itu ditarik menjadi konflik antaragama, tidak betul itu. Umat Muslim di Indonesia jangan terprovokasi,” kata Said Aqil.

Dalam pertemuan itu Said Aqil menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang pentingnya membantu perdamaian di Rohingya. Nahdlatul Ulama sendiri ikut andil dalam inisiasi perdamaian dengan peran serta lembaga-lembaga di bawah naungan NU.
Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga, ada kelompok-kelompok di Indonesia yang secara sengaja menggunakan isu konflik pemerintah Myanmar-Rohingya untuk mendiskreditkan Presiden Joko Widodo.

Melalui isu Rohingya, kata dia, kelompok-kelompok tersebut ingin menstigma Jokowi tidak peduli  terhadap nasib umat Islam.

Lebih lanjut Tito menyampaikan isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, untuk membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia agar antipati kepada pemerintah,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Menurut Tito, “penggorengan isu” seperti ini merupakan pola lama untuk menyerang pemerintah, seperti juga halnya terjadi jelang pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.

“Gaya lama, karena dulu ada isu pilgub menyerang pemerintah. Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk ‘goreng-goreng.’ Ini penelitian berdasarkan software opinion analysist,” terangnya. (TGM)