World Bank: Program Keluarga Harapan Efektif Tekan Kemiskinan

Jakarta (MI) – Kajian World Bank menunjukkan bantuan sosial non tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) mampu menekan kemiskinan hingga 0,3 persen. Mengutip data World Bank tersebut, Kementerian Sosial mengklaim penyaluran bantuan efektif menekan angka kemiskinan.

“Begitu anda terima cash uang itu, sebetulnya dia sudah tidak ada di bawah garis kemiskinan, sudah terselesaikan. Cuma cara ini kan enggak permanen,” kata Andi ZA Dulung, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Senin (14/8/2017).

Kemensos juga memiliki program lainnya yakni program pemberdayaan. Melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau pelatihan usaha bagi penerima bantuan PKH, bantuan disalurkan hingga masyarakat tersebut dapat mencari uang secara mandiri. Adapun bantuan sosial tersebut diperuntukkan bagi 6 juta peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Harapannya maksimum 6 tahun (KPM bisa mandiri). Tapi ada yang bisa lebih awal, kalau ternyata mereka langsung bisa mandiri,” kata Andi.

Di sisi lain, Andi tak mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih antara bantuan PKH dengan program lainnya. Bantuan sosial dan subsidi diintegrasikan dalam satu kartu keluarga sejahtera (KKS). Kartu tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan, sehingga bisa menampung bansos PKH, pangan, serta subsidi lainnya.

“Justru harus tumpang tindih. Orang miskin harus dapat semuanya, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), semuanya,” kata Andi.

Mulai tahun ini, bantuan PKH akan disamakan sebesar Rp 1.900.000 per tahun. Penyamarataan besaran ini dilakukan setelah dilakukan sinergitas antarkementerian. Pasalnya, beberapa komponen dalam PKH telah diberikan melalui bantuan lain, seperti KIP dan KIS.

Peserta PKH akan menerima bantuan tersebut dalam empat tahap dalam satu tahun. Penyaluran pertama sebesar Rp 500.000, kedua Rp 450.000, ketiga Rp 500.000, dan keempat Rp 450.000. (AVR)